fisik@net lihat situs sponsor
        ISSN 2086-5325 Rabu, 23 Juli 2014  
 
LIPI

depan
database
database
artikel
fenomena
kegiatan
situs
info
kamus
publikasi
buku
prestasi
kontak
e-data

  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
  Forum informasi berita :

pengumuman berita dana beasiswa lowongan teknis

Tanggapan atas pesan yang sedang dibaca bisa dilakukan melalui sarana pengiriman pesan yang ada di bagian bawah.

» Lihat daftar pesan di forum informasi berita
» Tulis pesan baru di forum informasi berita

  • PESAN DAN TANGGAPAN :

    Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:40 WIB) dari IP 202.153.239.56

    13 Oktober 2004

    BANDUNG, (PR).-
    Rencana pembangunan kawasan wisata terpadu di lahan PT. Baru Adjak (BA) Lembang, berpotensi besar mengganggu operasi Pusat Peneropongan Bintang Bosscha. Selain itu, aktivitas fisik di Kawasan Bandung Utara (KBU) tersebut dinilai gegabah, karena dilakukan saat kawasan itu dinyatakan status quo.



    Demikian dikemukakan pakar lingkungan hidup dari Lembanga Penelitian Universitas Padjadjaran Dr. Chay Asdak dan Ketua Forum Peduli Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat Thio Setiowekti, Selasa (12/10). Kritikan yang sama juga dilontarkan pakar tata kota dari ITB, Denny Zulkaidi, yang bahkan dengan tegas menyatakan agar projek kawasan wisata terpadu di lahan seluas 75 ha itu harus dibatalkan ("PR", Selasa 11/10).


    Menurut Chay, lokasi pengembangan kawasan wisata itu sangat berdekatan dengan Pusat Peneropongan Bintang Bosscha. "Selain menjadi landmark Bandung dan Jawa Barat, Bosscha adalah aset dunia. Oleh karena itu, setiap potensi gangguan terhadapnya harus menjadi isu penting," tegas Chay Asdak.



    Isu penting yang akan muncul seiring pembangunan kawasan wisata terpadu itu antara lain pencemaran cahaya, yang jadi isu baru dalam analisa dampak lingkungan, peningkatan mobilitas pengguna jalan, kompetisi pemanfaatan air bersih, dan kaitan dengan kesejahteraan masyarakat lokal.


    "Dalam pengambilan sampel untuk Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) Kawasan Wisata Terpadu Puri Lembang Mas dilakukan hanya di tiga titik dengan fokus dampak pada fase konstruksi. Pertanyaannya, bagaimana dengan fase operasi kawasan wisata itu?," katanya.



    Padahal, untuk kepentingan Bosscha, fase operasi kawasan wisata itu menjadi sangat penting. "Terutama dengan meningkatnya intensitas cahaya pada malam hari. Isu pencemaran cahaya tidak dapat didekati dengan metode konvensional dalam pengukuran kualitas udara, tapi perlu pakar khusus (teknik fisika) dan metode pengukuran dan pengelolaan dampak yang khusus pula. Kedua hal itu tidak terpenuhi pada studi Amdal kawasan wisata terpadu yang akan dibangun," ujar Chay Asdak.



    Pertaruhan



    Sementara itu, Thio memandang rencana pembangunan kawasan wisata terpadu di KBU sebagai tindakan gegabah. "Rencana itu dilakukan justru ketika Gubernur Jabar sudah mengeluarkan aturan hukum berupa surat edaranbahwa di wilayah itu harus dilakukan status quo. Artinya, seluruh gugatan dan kritik masyarakat Jabar dan Bandung, disepelekan."


    Thio juga menyatakan, persoalan projek itu menjadi pertaruhan tersendiri bagi kalangan yang selama ini sesumbar peduli terhadap lingkungan di KBU dan seluruh wilayah Jabar. "Termasuk Forum Peduli KBU yang dibentuk oleh unsur anggota DPRD Jabar, Kota, dan Kabupaten Bandung yang didanai oleh UNDP. Apakah mereka benar-benar menunjukkan itikad melakukan perbaikan atau sekadar program kamuflase tanpa pembuktian sama sekali," tegasnya.



    Di sisi lain, Ketua Forum Peduli KBU yang juga anggota DPRD Jabar Tetty Kadi Bawono, tidak memberikan pernyataan tegas tentang persoalan lingkungan di KBU yang kembali mencuat. "Kita akan lihat dan klarifikasi kembali. Bagaimanapun ini wewenang rekan-rekan di DPRD Kab. Bandung," katanya.



    Namun demikian, pihaknya berjanji akan menjadikan projek itu sebagai prioritas pembahasan di forum. "Sambil kita menunggu pengesahan revisi Undang-Undang 22/1999. Saya telah mempelajari substansi revisi itu dan ternyata membuka peluang bagi birokrasi dan parlemen di tingkat provinsi untuk turut serta dalam persoalan di tingkat daerah, termasuk tentang isu-isu lingkungan," ujarnya.(A-64)***


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:42 WIB) dari IP 202.153.239.56

    11 Januari 2005

    KBU Dalam Perspektif "Systems Thinking"
    Oleh DEWI YULIANI

    CEKUNGAN Bandung merupakan suatu kawasan yang unik karena merupakan suatu cekungan intermontage (cekungan antargunung) yang hampir-hampir terpisah dari cekungan-cekungan lainnya. Dalam kondisi demikian, kebutuhan alamiah dari seluruh cekungan hanya dapat dipenuhi dari cekungan itu sendiri. Misalnya kebutuhan air tanah untuk seluruh penduduk Cekungan Bandung hanya dapat diperoleh dari daur hidrologis yang terjadi di kawasan Cekungan Bandung. Ini berbeda dengan, misalnya, Kota Jakarta yang dapat memperoleh suplai air bersih dari kawasan Bogor, Depok, bahkan Karawang.



    Dalam hal iklim mikro dan polusi udara pun, cekungan Bandung sangat bergantung pada kondisinya sendiri. Polusi udara yang terjadi di dalam cekungan, apabila kemampuan alamiah untuk mereduksinya berkurang, akan tetap terakumulasi di dalam cekungan. Berbeda dengan Jakarta yang bisa mengekspor polusinya ke kota-kota lain atau ke laut karena posisinya yang terbuka. Seorang guru besar pernah mengatakan bahwa prevalensi bayi yang terkena infeksi paru-paru di daerah Bandung Selatan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini dapat dipahami karena bentuknya yang seperti mangkok, maka udara kotor hasil polusi pabrik dan kendaraan bermotor akan terakumulasi di dasar cekungan, yaitu di Bandung Selatan, karena sifatnya yang lebih berat daripada udara.



    Karena kondisinya yang unik inilah maka kawasan hutan di Bandung Utara sebagai daerah resapan air tanah, penyeimbang kadar oksigen, penahan erosi dan banjir, memegang peranan sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh penduduk Cekungan Bandung. Walaupun sudah begitu banyak regulasi yang dikeluarkan, mulai pembatasan izin sampai penetapan koefisien dasar bangunan, namun permasalahan Kawasan Bandung Utara (KBU) masih jauh dari terselesaikan. Tulisan ini mencoba memandang permasalahan dari sudut systems thinking (berpikir sistemik), yaitu disiplin berpikir mengenai struktur suatu sistem dan bagaimana cara kerjanya.



    Pendekatan sistemik



    Suatu sistem adalah sekelompok komponen yang saling berinteraksi, saling terkait, dan saling bergabung untuk membentuk suatu kesatuan yang kompleks dan menyeluruh (lihat Anderson & Johnson, 1977). Memahami struktur sistem dan perilakunya dapat membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap semua tindakan kita, karena menyadari satu aksi akan menimbulkan akibat-akibat yang saling terkait. Salah satu doktrin systems thinking adalah, apabila suatu permasalahan selalu berulang (dan bahkan semakin parah) walaupun sudah banyak upaya dilakukan untuk mengatasinya, maka itu adalah salah satu tanda yang pasti bahwa persoalan tersebut bersifat sistemik. Setiap solusi maupun intervensi yang bersifat parsial maupun setengah-setengah, bagaimanapun mulia tujuannya, tidak akan dapat mengatasi permasalahan.



    Sebagai contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang yang mencoba berhenti merokok karena alasan kesehatan. Ternyata setelah berhenti merokok berat badannya malah naik, sehingga selain ia merasa tidak nyaman juga berkurang rasa percaya dirinya. Walhasil ia kembali merokok bahkan lebih banyak dari jumlah semula. Suatu perilaku merupakan hasil dari suatu struktur tertentu, maka sebelum ditemukan penjelasan struktural mengapa perilaku kebiasaan merokok dilakukan dan kemudian struktur tersebut diubah, maka persoalan akan tetap ada. Bisa saja ternyata penyebabnya karena beban pekerjaan, konflik, atau bahkan lingkungan yang tidak kondusif. Jika kita betul-betul ingin mencari jalan keluar dari suatu permasalahan, maka penjelasan struktural sangat penting, karena dapat menunjukkan penyebab yang mendasari suatu perilaku pada tingkatan di mana pola perilaku tersebut dapat diubah.



    "The law of attractiveness"



    Dalam menyikapi permasalahan Bandung Utara, kita sebagai penduduk Kota Bandung sebenarnya dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh penduduk Woodstock, Vermont, USA (dalam Meadows, 1991).



    Woodstock adalah sebuah kota kecil yang menarik, dengan udara bersih, air bersih, bukit-bukit melandai dengan jajaran pohon poplar, pusat perbelanjaan modern, sekolah terbaik, dan akses terbuka menuju dua buah jalur bebas hambatan antar negara bagian. Hanya satu permasalahannya, yaitu penghubung satu-satunya antara kota dengan kedua jalan antar negara bagian tersebut adalah melalui Rute 4, yang merupakan jalan sempit berbelok-belok yang semakin hari semakin padat dengan berkembangnya perumahan mewah dan pusat perbelanjaan. Akibatnya pada jalur yang panjangnya hanya 30 mil tersebut sering kali terjadi kecelakaan karena padatnya lalu lintas.



    Namun demikian, ketika Dewan Kota mengusulkan agar jalan tersebut diperluas menjadi 4 jalur, dalam dengar pendapat dengan ratusan anggota masyarakat ternyata ide tersebut tidak populer dan disambut dengan dingin. Wakil masyarakat mengatakan bahwa memperluas Rute 4 hanya akan menciptakan pertumbuhan lebih besar, pertumbuhan akan mengakibatkan lalu lintas lebih padat, dan kemudian kebutuhan akan jalan menjadi semakin lebih besar lagi. Analisis tersebut memang tepat, karena perluasan Rute 4 akan memicu minat dari sekelompok pengembang yang sudah mengincar Woodstock namun tertahan oleh keterbatasan akses menuju kota.



    Menurut Hukum Daya Tarik (The Law of Attactiveness), dalam suatu negara bebas jika suatu tempat memiliki daya tarik lebih dari tempat lain, orang-orang akan tertarik untuk datang ke sana secara alami tanpa bisa dicegah. Mereka yang memiliki mobilitas tinggi, yaitu orang-orang muda, kaya, dan memiliki akses informasi yang baik, akan tiba lebih dulu. Kemudian tempat tersebut akan berkembang terus sampai suatu saat daya tariknya berkurang karena berbagai hal, misalnya kemacetan polusi, atau mungkin juga pemandangannya tak lagi indah.



    Ketika suatu tempat tidak lebih menarik dari pada tempat lain, hanya ketika itulah ia akan berhenti berkembang. Daya tarik suatu tempat merupakan kombinasi dari berbagai aspek, misalnya, iklim, ekonomi, ketersediaan fasilitas, dan bahkan pemandangan. Sebenarnya tidak ada definisi yang tepat dari daya tarik, tapi pertimbangan ini pasti ada di bawah sadar kita ketika memutuskan untuk pindah dari Kalimalang ke Karawaci misalnya, atau dari Rancaekek ke Cimahi.



    Dengan analogi yang sama, kalaupun rencana pembangunan jalan tembus Dago-Lembang jadi dilaksanakan, solusi yang sedianya untuk mengatasi kemacetan di Jalan Setiabudhi itu tidak akan bisa memecahkan masalah. Yang lebih mungkin adalah kita akan menciptakan titik-titik kemacetan baru, akibat berkembangnya kawasan-kawasan pemukiman baru sesuai dengan The Law of Attractiveness tadi.



    Sebenarnya, kemacetan yang terjadi setiap hari di Jln. Setiabudhi pun merupakan konsekuensi dari dibukanya kawasan sekitar Cihideung sampai ke kaki Gunung Burangrang sebagai kawasan perumahan beberapa tahun yang lalu.



    Memang insting normal dari para pejabat publik adalah untuk mengatasi problem dan membuat masyarakatnya menjadi sempurna. Semakin sempurna mereka membuatnya, semakin banyak orang-orang baru yang muncul. Penduduk Kota Woodstock telah memilih untuk tidak menjadi lebih menarik daripada kota lainnya. Seperti penduduk Woodstock, kita sebagai penduduk Cekungan Bandung juga harus memutuskan ketidaksempurnaan macam apa yang masih bisa kita terima, demi survival seluruh penghuni cekungan.



    Untuk menahan laju pertumbuhan kota yang semakin mendesak lahan hutan, harus dilakukan upaya-upaya yang prinsipnya adalah mengurangi, atau minimal tidak menambah daya tarik Bandung Utara. Jangan ada mal, apalagi hypermarket, jangan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain atau pajak perumahan dilipatgandakan. Seiring dengan itu arah pertumbuhan kota harus dibalik, yakni kembali mengarah ke pusat kota. Ini juga dapat dilakukan dengan strategi yang sama, yaitu menambah faktor-faktor daya tarik.



    Berlawaan dengan intuisi



    systems thinking mengajarkan bahwa kebanyakan solusi yang paling mudah sering kali tidak berhasil. Paling mungkin, solusi tersebut membuat keadaan membaik sesaat untuk kemudian menjadi lebih buruk dalam jangka panjang. Hal ini dikenal sebagai salah satu sifat intrinsik dari sistem sosial, yaitu berlawanan dengan intuisi (counter-intuitive behaviour). Di berbagai belahan dunia, banyak sekali contoh yang menegaskan bahwa upaya manusia dalam memecahkan persoalan seringmkali malah menambah runyam masalah, atau bahkan menambah permasalahan baru (lihat Sterman, 2000 dan Senge, 1991), sedemikian banyaknya hingga diberi berbagai nama generik.



    Sebagai contoh, kebijakan pelarangan aborsi untuk meningkatkan tingkat kelahiran di Romania pada dekade 1960-an tercatat hanya berhasil dalam 4 bulan pertama. Setelah itu, tingkat kelahiran turun secara drastis bahkan lebih rendah dari semula akibat para wanita akhirnya mencari jalan keluar melalui aborsi ilegal. Akibatnya, tingkat kematian ibu dan bayi pascamelahirkan menjadi tinggi. Di Amerika, upaya pembasmian para pengedar obat terlarang pada akhirnya semakin menambah jumlah pengedar yang ada, karena ketika para pengedar ditangkap maka narkoba menjadi langka dan harganya mahal, semakin mahal maka semakin banyak orang yang ingin terjun ke bisnis terlarang itu.



    Di negara-negara berkembang, upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan cara mengundang investasi besar-besaran sering kali tidak berhasil. Jika tenaga kerja lokal belum siap, kurang andal, atau banyak tuntutan, maka kebutuhan tenaga kerja akan diisi oleh para pendatang yang lebih tahan banting dan mau bekerja keras. Akhirnya penduduk lokal semakin terpinggirkan dan semakin miskin.



    Dalam suatu sistem, terutama sistem sosial, sering kali sebab dan akibat suatu tindakan terpaut jauh dalam ruang dan waktu. Solusi yang hanya memindahkan permasalahan dari satu bagian ke bagian lain dari sistem sering kali tidak terdeteksi, karena mereka yang memecahkan prsoalan di awal biasanya berbeda dengan mereka yang mewarisi problem baru yang ditimbulkannya. Dalam kasus Bandung Utara, mungkin saja beberapa pihak akhirnya saling menyalahkan, karena kebijakan-kebijakan yang telah diambil dahulu telah mewariskan berbagai permasalahan yang harus ditangani saat ini.



    Namun demikian, dalam systems thinking juga dikenali bahwa tindakan kecil yang betul-betul terfokus dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan jika diterapkan pada tempat yang tepat. Prinsip ini disebut leverage (tuas atau pengungkit, bahasa Indonesia). Tuas ini pada kapal selam misalnya adalah sebuah alat yang kecil dan sering terlupakan namun sangat penting karena dapat membuat kapal mengapung atau menyelam, atau dalam kisah Archimedes adalah pengungkit berupa sepotong kecil kayu yang dapat memindahkan sebongkah batu besar. Seringkali leverage mengikuti prinsip ekonomi: hasil terbaik bisa didapatkan bukan dari upaya skala besar, melainkan dari tindakan kecil yang terfokus dengan baik. Untuk menemukan leverage dalam permasalahan Bandung Utara, semua pihak harus duduk bersama dan memahami struktur yang mendasar, kemudian berpikir dalam kerangka proses, dan bukan hanya potret-potret sesaat. Kalau perlu dapat dipergunakan alat bantu berupa diagram sebab akibat, diagram alir, atau simulasi komputer.



    Kue tidak bisa diperbesar



    Kadang-kadang untuk mendalami struktur suatu sistem sosial, kita harus menyelam lebih dalam dengan memahami asumsi-asumsi yang dianut oleh para aktor yang terlibat dalam sistem (dalam systems thinking istilahnya adalah "mental model"). Model mental adalah asumsi-asumsi tersembunyi, generalisasi, atau bahkan keyakinan yang tertanam di bawah sadar, yang memengaruhi bagaimana kita memandang segala sesuatu dan bagaimana kita bertindak. Misalnya kalau melihat orang berpakaian kumal kita otomatis berpikir orang itu pengemis, padahal mungkin saja polisi yang sedang menyamar atau sufi. Orang-orang bermobil mewah sering diperlakukan dengan penuh hormat, padahal bisa saja hartanya itu hasil korupsi. Mengubah sturktur suatu sistem kadangkala harus dilakukan dengan mengubah cara pandang atau model mental kita.



    Kalau kita mengasumsikan bahwa cekungan Bandung dengan segala sumber daya alam yang berada di atas dan di bawahnya sebagai sebuah kue raksasa, model mental yang perlu kita sepakati bersama adalah bahwa kue tersebut tidak bisa diperbesar secara tak terbatas. Dengan teknik perhitungan daya dukung dan daya tampung saja, sudah jelas bahwa Cekungan Bandung hanya bisa mewadahi manusia dalam jumlah terbatas. Memperbesar kue untuk satu kelompok berarti mengurangi bagian kue untuk kelompok lain.



    Selama ini, bagian kue terbesar (dan terbaik) di Cekungan Bandung adalah milik sekelompok kecil orang kaya dan superkaya, dalam bentuk lahan-lahan perumahan luas, rumah bergaya medi teranian, akses air bersih tak terbatas, udara sejuk, pemandangan spektakuler ke arah lembah. Sebagian lain adalah untuk golongan menengah, sedangkan mayoritas terbanyak yaitu golongan miskin harus puas dengan menikmati porsi kue yang kecil. Bentuknya adalah gang-gang sempat dan pengap, saluran-saluran mampet dan bau, keterbatasan air bersih, kemacetan, polusi udara dan suara, banjir.



    Jika kebijakan yang dipilih oleh pihak-pihak berwenang adalah melanjutkan pembangunan permukiman di Bandung Utara, itu artinya sama dengan memperbesar bagian kue untuk orang kaya dan superkaya dan semakin mengurangi porsi jutaan orang lainnya yang tidak mampu. Ironisnya, bagian terbesar dan terbaik itu bahkan bukan milik penduduk Kota Bandung. Coba saja lakukan survei, berapa banyak sih perumahan mewah di Bandung Utara itu yang betul-betul dihuni oleh pemiliknya, karena kebanyakan merupakan rumah kedua atau kesekian dari orang-orang di luar Kota Bandung (kebetulan kami mengetahui ini karena sering sengaja datang untuk mengagumi "rumah-rumah impian" itu yang tak akan terbeli walaupun menabung sampai pensiun).



    Tindakan bersama



    Untuk menangani permasalahan Bandung Utara secara sistemik, seluruh pihak termasuk pemerintah, masyarakat, LSM, dan pihak-pihak lain harus berpikir dalam kerangka sistem, tidak sendiri-sendiri. Berpikir sistem memang membutuhkan latihan, terutama karena sejak kecil kita telah dididik untuk mengotak-kotakkan kehidupan dan memandang segala sesuatu secara parsial, misalnya pelajaran matematika berbeda dengan bahasa, lalu lintas tidak terkait dengan pembangunan kota, Dinas Perhubungan tidak ada hubungannya dengan Dinas Pendidikan.



    Kelihatannya, cara ini akan membuat masalah jadi lebih mudah, padahal di balik itu kita membayar mahal dengan tidak mampu lagi melihat konsekuensi tindakan kita, dan kehilangan kemampuan dasariah untuk memandang segala sesuatu secara menyeluruh. Eksperimen dengan anak kecil menunjukkan bahwa mereka lebih mudah mempelajari systems thinking daripada orang dewasa, karena sifatnya yang intuitif.



    Contoh lain dari pendekatan sistemik yang dapat dipergunakan untuk membatasi laju pengembangan permukiman ke arah utara Bandung, adalah strategi yang dipergunakan di Eropa (lihat Senge, 1991). Banyak kota di Eropa di kelilingi oleh sabuk hijau yang luas, yang merupakan kawasan hutan tertutup untuk pembangunan. Hutan yang mengelilingi kota ini bersifat multifungsi, yaitu sebagai paru-paru kota, sebagai tempat wisata alam yang asyik, juga memaksa dilakukannya efisiensi penggunaan lahan, sekaligus membatasi perkembangan ke arah luar kota dan mencegah terbentuknya kawasan kumuh di tengah kota.



    Berbeda dengan di Amerika, misalnya kawasan kumuh Harlem di New York yang merupakan sarang kejahatan, peredaran narkotik, dan prostitusi, dulunya adalah kawasan elite yang ditinggalkan penduduknya untuk pindah ke pinggir kota. Proses serupa juga tengah terjadi di Bandung. Lihat saja kawasan Palaguna dan sekitarnya yang mulai ditinggalkan orang dan terlihat kumuh, serta kecenderungan pembangunan mal/hypermarket akhir-akhir ini yang semakin mengarah ke pinggir kota.



    Untuk membentuk jalur hijau di sekeliling kota, atau minimal di cekungan Bandung bagian utara, pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan pembatasan yang jelas dari titik mana sampai titik mana yang merupakan zona sangat terbatas itu. Sebaiknya hutan-hutannya pun tidak bersifat produksi. Bagi perumahan yang sudah ada, strategi yang perlu adalah bukan dengan penetapan koefisien lahan terbangun (KLT/BCR) yang gampang diakali itu, melainkan dengan penetapan jumlah pohon keras yang harus ditanam per sekian meter persegi, yang harus dirawat oleh pemilik lahan, apabila mati atau tidak tumbuh subur harus diganti. Silakan saja jika orang-orang kaya itu ingin memiliki rumah di tengah hutan.



    Solusi apa pun yang dipilih, hendaknya seluruh penduduk menyadari bahwa masalah konservasi Bandung Utara adalah masalah bersama karena menyangkut survival seluruh penduduk cekungan Bandung. Semua pihak perlu terlibat dalam pelaksanaan atau minimal dalam pengendaliannya, jangan hanya menyerahkan kepada segelintir pengambil keputusan.



    Meminjam perumpamaan religius, kita ini berada dalam suatu perahu besar bernama Cekungan Bandung. Kalau ada orang idiot yang berusaha melubangi dasar perahu, kita tidak bisa berdiam diri dan mengatakan itu bukan urusan kita, karena taruhannya adalah keselamatan seluruh penumpang. Bahkan bukan hanya kelangsungsan kehidupan manusia , kehidupan flora dan fauna juga bergantung pada upaya kita mengonservasi Bandung Utara. Sebatang pohon besar saja merupakan ekosistem bagi ribuan kehidupan renik, apalagi kalau jutaan pohon.



    Perlu diingat pula bahwa kawasan sekitar Gunung Tangkubanparahu merupakan habitat asli dari surili dan elang Jawa yang dilindungi, serta berbagai spesies endemik lain. Jika kerusakan hutan di kawasan ini terus berlanjut, beberapa tahun lagi pasti tidak akan ada burung-burung migran dari Australia yang singgah di sana akibat tidak adanya makanan dan tempat untuk hinggap.



    Sekadar mengingatkan, sekitar 15-20 tahun lalu, ketika hutan Jayagiri masih cukup rimbun dengan banyak mata air keluar dari sela-sela akar pohon, sudah banyak pakar yang menyerukan pentingnya upaya-upaya bersama untuk melestarikan kawasan resapan Bandung Utara. Sekarang, ketika Jayagiri luasnya tinggal sekira 10ari semula, banjir datang setiap tahun, sumur-sumur hanya berair pada musim hujan, amblasan tanah terjadi di banyak tempat, tetap saja tidak ada langkah konkret dan sistematik yang dilakukan. Terakhir malah terdengar adanya rencana pembuatan jalan tembus (tol?) Dago-Lembang serta rencana pengembangan kawasan Bosscha dan Punclut menjadi tempat rekreasi. Kapan kita akan belajar?***



    Penulis, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pembangunan


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:42 WIB) dari IP 202.153.239.56

    15 Oktober 2004

    Gubernur, "Hanya Penghentian Pembangunan Fisik Sementara"
    Meski KBU "Status Quo" Tidak Hentikan Amdal

    BANDUNG, (PR).-
    Keputusan status quo Kawasan Bandung Utara (KBU), bukan berarti menghentikan sama sekali proses pelaksanaan analisis dampak lingkungan (amdal) di lahan-lahan yang memang sudah mengantongi izin. Status quo KBU adalah penghentian pembangunan yang bersifat fisik untuk sementara.



    "Sambil menunggu aturan yang bisa mengikat semua elemen pemerintahan, kita hentikan dulu semua yang berbau pembangunan fisik di KBU," kata Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, usai penyerahan bonus secara simbolis bagi atlet PON Jabar di Gedung Sate Bandung, Kamis (14/10).



    Sebelumnya ("PR", 14/10) dilaporkan, Gubernur diharap bertindak lebih tegas soal status quo KBU, karena belakangan mencuat rencana pembangunan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Puri Lembang Mas di eks lahan PT. Baru Adjak. Banyak kalangan menilai pembangunan itu akan memperparah kerusakan lingkungan di KBU, termasuk mengancam operasional Peneropongan Bintang Bosscha yang merupakan aset ilmiah dan bersejarah dunia.



    Selain melarang pembangunan fisik, lanjut Danny, status quo itu adalah tidak mengeluarkan izin baru dan memperpanjang izin bagi mereka yang melanggar ketentuan yang ada. "Saya sudah menyatakan hal ini kepada Bupati Kabupaten Bandung. Jadi, salah kalau saya tidak melakukan sosialisasi. Justru, semua unsur yang terkait dengan penataan KBU telah melakukan koordinasi," ujarnya.



    Gubernur juga menyebutkan, pembangunan KWT masih sebatas rencana. "Jadi baru dilakukan studi amdal. Hal itu merupakan keputusan Bupati Kabupaten Bandung. Tergantung pemerintah setempat, apakah akan melaksanakan pembangunan atau tidak," katanya.



    Ia menandaskan, status quo di KBU bukan berarti studi amdal tidak bisa dilaksanakan. "Kalaupun studi amdal yang dilakukan berhasil lolos, masih ada uji bertingkat tahap berikutnya. Tidak begitu saja disetujui. Pokoknya kami akan melakukan koreksi kalau terbukti ada kesalahan."



    Lihat perda



    Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Indra Perwira, S.H., M.H menegaskan status quo adalah melakukan kajian lebih rinci, sampai muncul aturan lebih lanjut yang lebih konkret. "Kalau berdasarkan itu, kebijakan yang baru nanti jelas hubungannya dengan penataan ruang, apakah nanti kawasan lindung atau kawasan lain," katanya.



    Akan tetapi, tegasnya, secara legal sebetulnya bisa dilihat dari peraturan daerah (perda). "Kalau dari Perda Tata Ruang KBU dinyatakan sebagai kawasan lindung, sebetulnya persoalan selesai. Tidak boleh ada pembangunan yang berkemungkinan melanggar hal itu. Titik," tandas Indra.



    Tentang studi amdal, menurutnya, tidak otomatis menghasilkan sebuah izin. "Selama ini, amdal secara salah kaprah digunakan sebagai alat legitimasi perizinan. Publik berhak tahu substansi Amdal itu sendiri, apakah lebih banyak manfaat atau mudarat-nya," ujarnya.



    Senada dengannya, pakar lingkungan dari Unpad Dr. Chay Asdak memahami kekhawatiran publik dan LSM tentang proses Amdal KWT itu. "Persoalannya, selama ini, setiap amdal yang dilakukan tidak pernah ditolak oleh pemberi izin. Amdal itu sendiri kan dalam rangkaian proses pengajuan, di dalamnya ada uji publik. Kenyataannya, uji publik itu tidak pernah dilakukan secara maksimal," tegas Chay Asdak. (A-64)***


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:43 WIB) dari IP 202.153.239.56

    22 Mei 2004

    Mendesak Pemkab Bandung Didesak tak Keluarkan Izin
    LSM Soroti Pembangunan Kawasan Bandung Utara

    BANDUNG, (PR).-
    Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kab. Bandung mengecam maraknya kembali pembangunan perumahan elite, rumah pribadi, serta vila mewah di Kawasan Bandung Utara, tanpa dibarengi dengan analisis dampak lingkungan (Amdal). Kondisi ini menurut mereka, salah satunya akibat lemahnya pengawasan pemerintah serta mudahnya memberikan perizinan terutama di lokasi lahan konservasi (kawasan lindung).


    "Lahan-lahan yang berada di kawasan Bandung Utara ini tak bisa ditawar-tawar lagi, selamanya harus tetap berfungsi sebagai kawasan lindung," ujar Lili Muslihat Ketua KPJB (Komite Peduli Jawa Barat) kepada "PR di Gedung DPRD Kab. Bandung, Jumat (21/5).



    Menurutnya, di kawasan itu, pihak swasta leluasa membangun perumahan elite dan vila mewah. "Mereka seperti tak punya hati dalam mencermati fenomena alam seperti longsor dan banjir akibat kerusakan lingkungan," ujar Lili.



    Lili mencontohkan, di Kec. Parongpong Desa Cihideung Kab. Bandung banyak berdiri perumahan elit. Kemudian di daerah punclut yang dulunya daerah sejuk dengan pemandangan indah, tapi kini menjadi gersang. "Ini satu bukti, bahwa alam dan lingkungan ini sudah rusak akibat ulah manusia yang tak bertanggung jawab menjaga kelestarian alam," katanya.



    Selain itu, di lahan eks HGU PT. Baruadjak Lembang akan dibangun kawasan wisata terpadu seluas 75 ha. Padahal, jelas-jelas bila dibangun di lahan itu akan merusak lingkungan dan menganggu aktivitas penelitian peneropongan bintang Bosscha, salah satu aset berharga.


    "Sudah tahu peneropongannya terganggu oleh bias cahaya lampu dari Kota Bandung, eh sekarang malah akan dibangun wisata terpadu yang sebagian besarnya bertujuan komersial. Jadi tak ada alasan lagi, kawasan Bandung Utara ini tetap selamanya harus dijadikan kawasan lindung. Kalau pertimbangan pemerintah pada pertumbuhan ekonomi melulu, berapa pun mahalnya biaya perizinan pasti akan dibayar pengembang," katanya.


    Hal senada dikatakan Fajar Taufik, Ketua Forum Peduli Bandung Utara. Dengan mudahnya izin dikeluarkan pemerintah dalam membangun pemukiman mewah di Bandung Utara, menjadikan orang dengan mudah mendirikan bangunan dan membuat jalan tanpa mempedulikan lingkungan.



    Seharusnya, lanjut Fajar, pemerintah mampu mengendalikan dan tidak memberi izin kepada siapa pun untuk membangung rumah dan membuat akses jalan. Di lapangan, kini sudah terlihat banyak dibangun jalan-jalan ke lokasi projek .



    Misal, kata Taufik, di Puncak Gunung Putri, Desa/Kec. Lembang rencananya akan dibuat perumahan elite oleh pengembang. Bahkan lokasinya tak jauh dari perkebunan taraf internasional, Yunghun, yang terkenal dengan sejarahnya. Belum lagi yang didirikan perorangan.



    "Puncak gunung saja sudah bisa dibangun perumahan, apalagi di bawahnya. Parahnya lagi, izin bangunan beserta Amdalnya belum keluar, tetapi sudah dibangun jalan akses menuju lokasi perumahan meski harus melalui jalan terjal dan menanjak. Bahkan sekarang sudah dibuat pancang-pancang beton. Lahannya pun sebagian lahan masyarakat, sebagian lagi seluas 1,5 ha tanah carik desa," kata Taufik.



    Sebagai tanggung jawab moral terhadap kelestarian alam Bandung Utara, pihaknya akan mendesak pemerintah melalui lembaga terkait Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda serta Kimtawil untuk tidak mengeluarkan izin sekaligus amdalnya karena jelas-jelas akan merusak kawasan lindung. Ada tiga desa yang bakal terkena imbas longsor bila tak segera dicegah pembangunannya, yakni Desa Cibogo, Jayagiri, dan Lembang sendiri. (A-67)***


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:44 WIB) dari IP 202.153.239.56

    15 Juli 2004

    Pejabat Kok tak Punya Malu!
    Oleh Dr. WILDAN YATIM

    KETIKA dulu tinggal di asrama ITB di Jln. Ganesha, saya pernah menulis surat pembaca kepada harian ini. Waktu itu sekira pertengahan tahun 50-an. Waktu itu asrama mahasiswa masih teratur rapi, dan menjalankan disiplin serta peraturan asrama dengan ketat. Kepala asrama saat itu seorang indo Belanda-Menado, yang sehari-hari kepada semua orang bicara bahasa Belanda, termasuk saya yang bukan belajar di HIS, tapi sekolah desa.


    Mungkin karena asrama putri di sekitar kompleks sedang dibangun dan bertingkat dua lagi, maka pada suatu hari, air ledeng ke rumah saya yang terletak di dataran atas, mengalir hanya sebesar kencing kucing. Air di kamar mandi sebentar saja habis, dan kloset tak bisa dipakai dan bau. Beberapa minggu terus saja begitu. Saya suka mandi siang, dan waktu demikian bak sudah kering. Saya pun pergi ke rumah lain yang letaknya di bawah, karena di sana air mengalir normal.


    Saya harus sabar menunggu sampai penghuni rumah itu selesai mandi, dan menahan rasa malu setiap mereka melihati saya datang mandi di tempat mereka. Setelah sekira sebulan berjalan begitu, saya pun menulis surat pembaca di "PR". Keesokan harinya, pagi-pagi saya lihat ada pekerja sedang menggali jalan aspal di depan gedung Fakultas Teknik. Jalurnya mengarah ke rumah yang saya huni. Kawan-kawan mengatakan, itu karena tulisan saya di "PR". Memang, sore hari itu juga air kembali mengalir ke rumah saya....



    Pagi keesokan harinya, saya jumpa ibu asrama di beranda rumah. Biasanya ia menyalami setiap orang yang berpapasan dengan ucapan "Goedenmorgen, Meneer!" Melihat saya, ia langsung mendecekkan lidah, lalu bilang, "Bukan main perbuatanmu itu, Lubis!" Saya sudah mengerti apa maksudnya. Dengan tersenyum kecut saya turun ke halaman, lalu melangkah menuju gerbang fakultas. Dalam hati saya bilang, "Hebat ibu ini! Cepat sekali reaksinya terhadap tulisan saya. Padahal itu hanya surat pembaca. Itu menunjukkan bahwa ibu asrama merasa malu sekali, instansi pimpinannya tidak terjaga fasilitasnya dengan baik. Lalu cepat-cepat dia suruh perbaiki.



    Beda sekali dengan banyak pimpinan instansi atau pejabat pemerintah di masa sekarang, jika dikritik di koran, seperti tak membaca kritik itu, atau seperti tidak membaca koran yang memuat kritikan itu. Mereka seperti sudah tidak punya rasa malu. Seperti sering saya kritik seseorang pejabat, hampir tak ada perubahan atau perbaikan terhadap apa yang saya kritik. Mereka seperti tak membaca tulisan saya, atau memang sudah tidak punya rasa malu. Sebab pejabat yang benar pasti akan malu kebobrokan jalan raya kotanya diungkapkan orang di depan umum, banyak lubang dan mobil yang lewat selalu mengeluarkan bunyi "gubrak". Diungkapkan di depan umum bahwa pejabat itu, bekerjanya tak disiplin. Karena disiplin itu meliputi juga disiplin akan kerapian dan kebersihan jalan dan serokan. Ia sekaligus juga pejabat itu mendidik warga kota untuk tidak mengenal disiplin, dan menganggap jalan berlubang dan serokan yang penuh sampah hal yang lazim.



    Sering seorang pejabat yang kena kritik merasa harga dirinya tersentuh. Mungkin pikirnya kalau diperhatikan kritikan itu, seperti yang diperlihatkan ibu asrama ITB itu, martabatnya sebagai pejabat tercoreng atau sedikit turun. Jalan pikiran begini sebetulnya sudah melenceng. Seharusnya kalau harga diri seorang pejabat tersentuh, dia akan segera memperbaiki suasana yang dikritikkan. Misalnya soal jalan raya yang saya tulis berupa artikel di "PR", bukan pembaca menulis saja. Yaitu soal jalan raya yang hancur lebur. Cobalah tanya orang-orang Jakarta yang biasa datang ke Bandung. Mereka akan selalu bilang, "Bandung kota lubang!". Bukan, "Bandung kota kembang!"



    Mata saya rupanya termasuk masih normal karena sebutan saya akan kota ini seperti orang Jakarta juga. Sudah hampir setahun wali kota baru menduduki kursinya, tapi sampai sekarang belum ada tampak karyanya dalam membereskan jalan-jalan di kota ini. Semua masih karya wali kota lama.



    Lalu tiba-tiba datang berita, bahwa wali kota akan membangun Punclut. Di sana akan dibangun daerah permukiman baru, taman, dan hotel. Akan dibangun pula jogging track, segala macam istilah mentereng yang pakai istilah Inggris. Padahal para pakar lingkungan dan para insinyur teknik sudah mengecam bahwa kawasan Bandung Utara (diberi singkatan dengan KBU) harus dipulihkan sebagai sumber resapan air. Gubernur Jawa Barat, dalam memenuhi saran para pakar lingkungan itu telah mengeluarkan peraturan melarang pembangunan perumahan di kawasan itu. Tapi ternyata peraturan atasan itu tidak digubris wali kota, dan juga bupatinya.


    Sekira setahun lalu, saya berkesempatan datang ke Peneropongan Bintang Bosscha. Untuk menghadiri rapat para ahli ilmu pengetahuan alam yang digagas oleh Prof. Dr. Bambang Hidayat. Ia sekarang jadi Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Setelah menyimpang dari jalan raya Lembang, saya terkejut melihat keadaan jalan menuju peneropongan itu. Tiap sebentar jumpa gundukan aspal, yang populer disebut "polisi tidur". Jalan sendiri kini tampak banyak berlubang dan retak-retak. Pada banyak tempat tampak pula banyak anak main dan kerumun orang di pinggir jalan.


    Sekeliling banyak tempat terbuka dan pohon-pohon yang dulu merimbuni kompleks peneropongan tampak sudah pada ranggas dan banyak ditebang. Ingat ketika saya bersama keluarga datang ke sana sekira 15-20 tahun lalu untuk berkunjung kepada keluarga profesor itu, jalan raya ini masih resik, dan tak ada gundukan aspal melintang, dan yang membuat mobil kita melonjak-lonjak. Sampai di dataran kompleks kalau dulu teduh dan rimbun, kini tampak sudah pada terbuka. Tak ada lagi pohon-pohon tinggi seperti dulu. Ketika saya meninjau ke bawah, ke pinggir kompleks, tampak rumah sudah penuh berdempet seperti keong berlekatan pada tebing.



    Suasana tempat itu sudah jauh berubah. Saya ingat Prof. Bambang sendiri bila ia punya hotline hubungan telefon dengan Gubernur Jawa Barat. Itu berguna, agar suatu waktu jika ada penduduk yang merusak lingkungan sekitar kompleks, gubernur dapat segera dihubungi dan dapat diambil tindakan penyelamatan.



    Mungkin karena Prof. Bambang sudah tidak lagi kepala di situ atau entah semua sudah sama-sama sibuk, ternyata tindakan penyelamatan kompleks tidak berjalan. Sehingga terjadi suasana seperti yang disaksikan sekarang. Kalau capek berjalan dari bawah dan malas kembali lagi jalan kaki, biasa kita terus ke terminal angkot di Pasar Lembang, dari jalan Punclut ini tampak juga kompleks peneropongan. Tampak memang sudah tidak rimbun, dan rumah-rumah penduduk bertenggeran di sekitar bukit kecil kompleks.


    Padahal sekira 20 tahun lalu, sudah diperingatkan agar penduduk tidak membangun sekitar kompleks. Karena itu akan menimbulkan kabut, yang dapat mengurangi kecerahan pemandangan ke langit. Peneropongan ini adalah wakil peneropongan untuk Asia Selatan. Bisa-bisa nanti peneropongan ini tidak bisa memenuhi tugas ilmiahnya dalam mengawasi langit dari belahan bumi selatan, sehingga kompleks ini bisa berkurang nilainya bagi dunia ilmu pengetahuan. Lalu akhirnya akan tidak dipandang orang. Sudah demikian besar usaha para ilmuwan Belanda dulu membangun kompleks ini, sekarang terasa pada saya sedang di jalan menuju pembengkalaian!



    Masalah Punclut sendiri menurut pikiran saya memang perlu jadi perhatian wali kota, bupati, ilmuwan, dan warga sekitar kompleks. Tapi bukan dengan membangun bangunan yang justru akan mengurangi daya resapan air. Saya usul kepada wali kota, setelah memperbaiki jalan raya yang renjul-renjul di kota ini, hendaklah segera disusul dengan penghijauan kembali secara besar-besaran kawasan Punclut dan Lembang, terutama sekitar kompleks peneropongan. Bukan seperti ucapan wali kota, yang sudah dibangun akan tidak dibongkar! Itu ucapan dan sikap yang salah.


    Seharusnya yang membangun yang tidak sesuai dengan peruntukan dan menurut tata ruang KBU harus dibersihkan, lalu di tempat itu ditanami dengan pohon-pohon. Saya berpikir, bagaimana agar Punclut dihijaukan selebat-lebatnya, sehingga jadi objek rekreasi yang menonjol bagi Kota Bandung. Belum ada saya lihat kota di Indonesia punya hutan lebat sebagai objek rekreasi, dan sekaligus objek olah raga jika sekiranya Punclut dihijaukan. Wisata hutan tidak akan kalah menarik bagi wisatawan nasional dan internasional, dibandingkan dengan wisata ke pantai yang penuh dengan hotel, cottage, dan bangunan mentereng lain.


    Janganlah nanti wali kota membangun jogging track. Biarkan saja orang berjoging di jalan tanah dan bersemak. Di luar negeri juga tak biasa kita lihat orang membangun jalur joging yang khusus. Jika jalur joging dibangun pasti itu diberi anggitan bata dan tembok. Dan itu akan mengurangi daya resapan air. Hotel dan restoran, apalagi perumahan penduduk, harus dihilangkan, dan tempatnya diganti dengan menanam pohon-pohon besar. Pohon besar yang cocok dibangun di Punclut, dan pasti akan menarik orang berkunjung, baik untuk olah raga maupun rekreasi, ialah bangsa kiara, beringin, karet munding, keruing, dadap, genetri dan kesumba.



    Punclut kini sudah terdiri dari kawasan setengah kritis. Di sana-sini banyak lahan bekas kebun atau masih kebun tapi bengkalai dan tak produktif. Di tempat demikian haruslah diganti dengan pohon-pohon besar dan rimbun. Pembangunan Punclut sebenarnya menurut pandangan saya, ialah menghijaukan lahan kebun atau bekas kebun yang kurang produktif menjadi hutan raya. Kawasan ini janganlah dipakai untuk kebun sayur dan warung. Warung yang ada sekarang sudah cukup banyak. Jangan ditambah lagi. Apalagi untuk membangun restoran permanen.


    Jangan pula dilengkapi dengan rumah-rumah tinggal di belakang warung-warung situ. Kebun sayur harus disediakan khusus di bukit-bukit anak Tangkuban Perahu. Punclut sampai ke kawasan timur Kota Lembang, harus dibebaskan dari bangunan tembok yang mengurangi daya resapan air, dan itu semua diganti dengan pohon-pohon rindang. Wali kota, camat, dan Bupati Bandung harus berani bertindak. Untuk mengamankan daya resapan air KBU, sekaligus untuk mengamankan peneropongan bintang.



    Penghutanan kembali suatu daerah haruslah beberapa hal ini. Janganlah menanam sejenis pohon saja. Harus dari berbagai jenis. Saya ingat akan usaha menanam kembali lahan kritis dan gundul di berbagai daerah di Jawa Barat. Seperti yang diupayakan oleh suatu yayasan dari tentara. Mereka menganjurkan agar penduduk mau menanam pohon dari jenis albasia. Untuk memudahkan rakyat, maka yayasan ini menyediakan bibitnya dan diberikan secara gratis. Itu salah besar! Penghijauan kembali haruslah dari bebagai jenis pohon. Makin banyak jenis pohon makin kaya hutan itu, makin besar daya resapan airnya, dan makin kurang daya longsornya.


    Tidak pula boleh menanam pohon produksi. Pohon produksi akan menarik penebangan liar. Lalu ini berakibat penggundulan hutan. Kiara, beringin, dan karet munding adalah jenis pohon yang dapat dipakai untuk penghijauan. Batang pohonnya tidak rata, tidak lurus, dan banyak bercabang. Jangan pula menanam bibit pohon buah. Seperti pernah dianjurkan oleh almarhum profesor ahli psikologi dulu, dalam upaya menghijaukan Kota Jakarta dan sekitarnya. Pohon buah, akan memancing penduduk untuk mengambil hasilnya. Lalu terjadi rebutan. Akibatnya lahan sekitar akan rusak.



    Makin kaya jenis pohon yang ditanam, makin banyak memancing jenis margasatwa datang menetap dan mencari makan, dan makin banyak menarik curah hujan. Curah hujan makin banyak jika suatu kawasan hutan memiliki tumbuhan yang profil pucuknya sangat beragam. Keragaman pucuk itu diciptakan oleh keragaman jenis tumbuhan. Sudah terbukti pada hutan perkebunan, yang jenis tanamannya hanya sejenis, curah hujannya rendah, dibandingkan hutan alam yang jenis tumbuhannya sangat beragam. Inilah lagi satu yang tidak kita perhatikan dalam usaha penghijauan selama ini. Hutan yang kurang keragaman kurang menarik margasatwa, berarti hutan itu kerdil dan kering.


    Pemerintah dan rakyat kita kini kurang sekali memerhatikan nasib margasatwa. Bukan hanya burung dan kera-keraannya, tapi lebih-lebih yang harus diberi ruang lapang ialah jenis margasatwa kecil dan seperti tak ada manfaatnya bagi manusia, seperti serangga, bengkarung, kadal, katak, ular, dan biawak. Mereka ini semua membina keseimbangan ekosistem di hutan, sehingga makin banyak margasatwa di hutan itu makin kayalah dia. Makin kaya suatu kawasan hutan pasti akan menyebabkan penduduk sekitar akan makin makmur dan sejahtera!



    Kawasan Punclut-Lembang perlulah ditanami dengan jenis pohon yang aneka ragam. Dengan keanekaragaman itu maka daya simpan air hujan pun makin besar. Sumber air pada penyaringan air minum Ledeng tentulah dari Punclut dan Lembang juga. Dengan makin susutnya pohon di kedua kawasan itu menyebabkan sumber air PAM berkurang. Saya tinggal di Plan Cipaganti, dan air ledengnya pastilah dari PAM Ledeng. Pokoknya semua kawasan yang lebih tinggi letaknya dari PAM pusat di Jln. Badak Singa, mendapat air bersih dari penyaringan Ledeng.


    Kini pohon-pohon di bukit sekitar Lembang-Punclut itu sudah banyak yang ranggas dan gundul, ditimpa lagi dengan makin banyaknya permintaan air ledeng dari Ledeng. Ini sesuai dengan makin banyaknya kompleks perumahan dibangun di KBU, seperti Sumber Sari, Cisitu, dan Dago. Dengan pembangunan kompleks perumahan baru, menyebabkan permintaan air ledeng dari Ledeng jadi meningkat besar. Sekira 5-8 tahun lalu air ledeng bisa sampai di tangki penampungan di loteng rumah kita, tanpa ditarik dengan pompa listrik.


    Beberapa tahun belakangan air ke tangki itu sudah harus disedot dengan pompa listrik dari bak penampungan. Lalu sejak tahun ini, bukan hanya debit air sudah susut besar, datangnya air itu pun hanya waktu malam, yakni sekira pukul 23.00 sampai sekira pukul 5.00 . Pastilah siang hari air ledeng itu digilir dengan kompleks-kompleks perumahan baru. Bagi penghuni kaya, melihat air bersih dari Ledeng sudah tidak terjamin kontinuitasnya mereka lalu gali sumur bor lalu membeli mesin pompa jet listrik untuk menariknya ke tangki di loteng. Sudah tentu ini berakibat pemasukan uang langganan PAM akan susut keras. Itu karena oleh orang kini air minum PAM hanya sebagai sumber air minum, dan itu hanya beberapa puluh liter.


    Maka jangan heran kenapa pembayaran rekening air kini banyak yang hanya beberapa ribu rupiah. Bagi yang masih menggunakan air ledeng meski di hilir, pembayaran rekening itu besar sedikit, beberapa puluh ribu rupiah. Ketika air mengalir normal para langganan membayar sekira Rp 150 ribu sebulan, kini hanya jadi Rp 5-8 ribu, dan yang tak punya mesin pompa jet membayar sekira Rp 30-50 ribuan. Meski kini yang berlangganan air PAM berlipat ganda lebih banyak, sebanding dengan jadi berlipat gandanya perumahan, jadi pertanyaan, apakah itu akan menguntungkan perusahaan atau justru membangkrutkan?***



    Penulis, dosen Unpad.


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:45 WIB) dari IP 202.153.239.56

    9 Nopember 2004

    Diteruskan, Ekskavasi Candi Bojongmenje

    BANDUNG, (PR).-
    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Jawa Barat Drs. Budiyana menyatakan, pihaknya tetap akan meneruskan proses ekskavasi terhadap Candi Bojongmenje di Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung meski masalah pembebasan lahan belum sepenuhnya selesai.



    Hal itu diungkapkan Budiyana kepada wartawan, usai mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jln. Diponegoro Bandung, Senin (8/11).



    Ia menegaskan, tidak terpengaruh adanya somasi yang ditempuh oleh Anen Zulkarnaen, salah seorang warga pemilik lahan yang menyatakan merasa dirugikan. "Kendati demikian, soal pembebasan lahan itu tetap kita perhatikan dan akan dibicarakan lebih lanjut. Dalam waktu dekat, kita berencana bertemu dengan yang bersangkutan. Soalnya, bagaimanapun upaya mencari solusi lebih baik ketimbang somasi," katanya.



    Sementara itu, Anen Zulkarnaen (45) lebih memilih jalur hukum dalam menuntaskan permasalahan tersebut. Warga Kp. Bojong Monyet RT 2 RW 6 Desa Bojong Salam Kec. Rancaekek itu telah mendaftarkan pengaduannya ke Mapolda Jawa Barat, pada 29 Oktober 2004 lalu. Anen merasa, surat yang dikirimkannya kepada Gubernur Jawa Barat tertanggal 29 Januari 2004 dan telah dimasukkan ke nomor agenda Gubernur No. 371 tanggal 3 Februari 2004 tidak ditanggapi.


    Di dalam surat itu, Anen memberitahukan tentang dugaan terjadinya pelecehan, penyerobotan, dan penguasaan atas lahan seluas 310 m2 miliknya. "Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, dengan sangat menyesal kami akan menempuh upaya hukum dengan cara melaporkannya kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Barat dalam waktu dekat ini," tulis Anen di dalam surat keduanya kepada Gubernur Jawa Barat tertanggal 20 Oktober 2004.



    Sementara itu, menyinggung soal Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.51/OT.0071/MKP/2004 tentang Penetapan Observatorium Bosscha sebagai Cagar Budaya, dan Situs sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tertanggal 10 Agustus 2004, kata Budiyana, pihaknya belum berpikir jauh soal Bosscha sebagai tempat wisata.


    "Kendati demikian, kita juga tetap akan membicarakan hal ini dengan pihak Bosscha sendiri," tuturnya.(A-125)***


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:46 WIB) dari IP 202.153.239.56

    16 Oktober 2004

    ITB Kirim Surat Penolakan Pembangunan di KBU
    Kusmayanto, "Dipandang Akan Merusak Observatorium Bosscha"

    BANDUNG, (PR).-
    Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan di Bandung Utara, termasuk Kawasan Wisata Terpadu Puri Lembang Mas (KWT-PLM).



    Rencana itu dipandang akan mengeliminasi keberadaan Pusat Peneropongan Bintang (Observatorium) Bosscha yang merupakan aset penelitian dan bersejarah dunia.



    Rektor ITB Kusmayanto Kadiman, Ph.D menegaskan, Jumat (15/10), pihaknya telah mengeluarkan surat resmi yang ditandatanganinya sepekan lalu.


    "Surat itu diberikan ke berbagai pihak yang dianggap memiliki otoritas untuk mencegah pembangunan fisik di sana. Surat antara lain saya tujukan kepada Presiden RI, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Kabupaten Bandung," katanya.



    Dikatakan, pembangunan di KBU memang sudah lama terdengar namun, beberapa kali rencana itu dimentahkan berbagai pihak yang masih peduli terhadap KBU yang merupakan resapan air dan kawasan lindung.



    Ditegaskan, kalau sampai Bosscha hilang dari KBU, hilang pulalah salah satu "mata" dunia. "Ya, memang demikian. Lewat peneropongan bintang, dunia bisa melihat luar angkasa. Habis sudah salah satu aset ilmiah dan penelitian bersejarah yang hakikatnya telah pula membawa nama Bandung dan Jabar di pentas dunia," tegasnya.



    Namun, Kusmayanto menyadari, pihaknya tidak memiliki hak untuk menolak rencana pembangunan yang diberi lampu hijau oleh pemegang otoritas.



    "Tapi, sebagai pihak yang sudah lama hadir di sana, kami tentu saja harus melakukan langkah pembelaan hingga batas kewenangan kami. Kalau pemerintah mengatakan kalian harus pergi, maka sebelum pergi kami lakukan perlawanan," tandasnya.



    Rugikan penelitian



    Kepala Observatorium Bosscha Dr. Dheni Herdiwijaya juga mengungkapkan hal senada. "Kasus ini sudah lama mencuat, terakhir pada 2001 lalu. Kami juga baru bertemu untuk melakukan public hearing pada Juli 2004. Paling akhir pada 11 Oktober 2004 lalu berupa pemaparan site plan. Dari serangkaian pertemuan itu, kesimpulannya sama bahwa rencana pembangunan itu tetap mengancam kelangsungan Bosscha dan KBU secara umum."


    Saat ini saja, kata Dheni, berbagai perkembangan yang terjadi di KBU dan cekungan Bandung secara umum telah meminimalkan fungsi Observatorium Bosscha. "Sebab, pengamatan bintang sangat dipengaruhi turbulensi udara dan polusi cahaya," katanya.



    Ia berharap surat penolakan itu disikapi secara bijak dan nurani yang bersih dari para pemegang otoritas. "Sebab, semua ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Meskipun, secara kasat mata pun dampak degradasi lingkungan itu sudah terasa sekarang ini," ucapnya.


    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan tidak memberikan pernyataan tegas tentang status quo KBU ("PR", 15/10). "Keputusan untuk men-status quo-kan KBU, bukan menghentikan sama sekali pelaksanaan analisa dampak lingkungan (amdal) di lahan-lahan yang memang sudah mengantongi izin," tuturnya. (A-64)***


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:46 WIB) dari IP 202.153.239.56

    7 Oktober 2004

    Proses Amdal Wisata Terpadu di Lembang Dilanjutkan
    Dinas Lingkungan Hidup Lecehkan SE Gubernur?

    BANDUNG, (PR).-
    Proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) kawasan wisata terpadu seluas 75 ha di lahan PT Baru Adjak (BA), Lembang, terus dilanjutkan. Padahal, Gubernur Jabar dan para kepala daerah di Cekungan Bandung sudah sepakat untuk menghentikan pengeluaran izin pemanfaatan ruang hingga Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bandung Metropolitan selesai.


    Dilanjutkannya proses amdal yang akan dibahas di Pemkab. Bandung, Senin (11/10) itu dinilai melecehkan surat edaran gubernur. Demikian dikatakan anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), S. Sobirin, di sekretariat DPKLTS, Rabu (6/10).


    "Segala proses izin dan pengkajian untuk mendirikan bangunan fisik di kawasan Bandung Utara (KBU) harus dihentikan dulu hingga ada aturan jelas mengenai daerah mana saja yang bisa dibangun dan mana yang tidak," katanya.


    Sobirin menegaskan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bandung sebagai fasilitor amdal mestinya tidak melanjutkan proses amdal kawasan wisata terpadu di lahan PT BA, yang akan dibangun PT Bintang Mentari Perkasa (BMP) itu. "Dilanjutkannya proses amdal itu merupakan tindakan sangat sembrono!"



    Esensi dari surat edaran gubernur itu, lanjut Sobirin, sangat jelas yaitu untuk menertibkan pembangunan fisik di KBU. "Itu berati segala proses yang menjurus kepada pembangunan fisik, termasuk kajian amdal, harus dihentikan," katanya.


    Harus dihentikan



    Hal senada diungkapkan Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Thio Setiowekti. "Proses Amdal wisata terpadu di lahan PT. Baru Adjak harus dihentikan sesuai point 2 Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 650-2530/PRLH tentang Penertiban Pemanfaatan Ruang di KBU, yang intinya menyatakan status perizinan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan agar ditinjau kembali."


    Apalagi, lanjut Thio, rencana pembangunan kawasan wisata terpadu itu sudah kontroversial sejak awal karena berada di dekat Peneropongan Bintang Bosscha dan tak sesuai RTRW Provinsi Jabar. "Berdasarkan itu, saya menyimpulkan izin pemanfaatan ruang lahan itu mutlak harus di tinjau ulang, bukan malah dilanjutkan ke proses amdal," katanya.


    Tidak tegas



    Sementara itu, Kepala DLH Kab. Bandung, Ir. Mulyaningrum mengatakan, surat edaran gubernur itu tidak mengandung ketegasan untuk menghentikan proses perizinan dan pengkajian bagi para pengembang yang sudah memiliki izin pemanfaatan ruang (izin pemanfaatan tanah/IPT).


    "Setelah surat edaran itu dikaji bersama-sama dengan instansi lainnya, kami berkesimpulan bagi yang sudah memiliki IPT dan hak guna bangunan (HGB), proses amdalnya bisa dilanjutkan. Karena PT Bintang Mentari Perkasa sudah memiliki keduanya, kami pun melanjutkan proses amdalnya," katanya.


    Mulyaningrum juga mengatakan, istilah status quo KBU yang banyak diperbincangkan sebenarnya tak muncul sama sekali dalam surat edaran gubernur itu. "Bila harus menunggu sampai RTRW Bandung Metropolitan selesai, itu masih sangat lama. Padahal, perlu segera ada kepastian daerah mana saja yang bisa dibangun dan mana yang tidak," katanya. (A-129)***


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:47 WIB) dari IP 202.153.239.56

    15 Juli 2004








    Observatorium Bosscha
    "Sterrenwacht" di Bumi Selatan

    SEBAGAI tempat pengamatan benda langit, Observatorium Bosscha (OB) berdiri dan berkembang seiring dengan perkembangan astronomi di Indonesia. Sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah mengamati langit sebagai bagian dari kebudayaan dan kebutuhan. Pengamatan langit digunakan untuk kepentingan pertanian, petunjuk arah dan perhitungan waktu. Penamaan berbagai rasi bintang, sistem penanggalan dan ritual keagamaan, merupakan bukti kegiatan astronomi bangsa Indonesia masa lalu.



    Tahun 1920 merupakan tahun yang istimewa bagi OB. Karena ide pendirian "stasiun pengamatan bintang" mulai bergulir dengan berdirinya Nederlandch Indische Sterrenkundige Vereeniging/NISV (Perhimpunan Ilmu Astronomi Hindia Belanda) yang dipelopori Karel Albert Rudolf Bosscha. Rapat pertama NISV di Hotel Homann, Bandung, diadakan pada tanggal 12 September 1920. Rapat itu memutuskan untuk membangun sebuah observatorium.



    Setelah dilakukan survei dan penelitian, maka lokasi yang dianggap cocok jatuh pada salah satu tempat di kawasan utara Bandung, yakni Lembang. Tahun 1922 dimulai pembangunan konstruksi yang diarsiteki KCPW Schoemaker dan pada tanggal 1 Januari 1923 diresmikan oleh Gubernur Jenderal Mr. D. Fock. Untuk mengenang jasa-jasa dan sumbangsih keluarga K.A.R Bosscha bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang astronomi, maka peneropongan bintang ini dinamakan Bosscha Sterrenwacht alias peneropongan bintang Bosscha.



    NISV menyerahkan OB kepada Pemerintah RI, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 1951. Setelah sempat bergabung dengan Fakultas Ilmu Murni Universitas Indonesia, maka sejak 1959 menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dikelola Departemen Astronomi FMIPA ITB. Observatorium ini berfungsi sebagai lembaga penelitian, pendidikan dan pengamatan astronomi di Indonesia dan di belahan bumi selatan. Dalam The Astronomical Almanac, OB tercantum sebagai salah satu tempat di antara beberapa tempat di dunia yang terpilih sebagai lokasi peneropongan bintang yang berada dekat ekuator. Memiliki fasilitas teropong bintang yang terbaik dan terlengkap di Asia Tenggara.



    Menurut mantan Kepala Observatorium Bosccha 1999-2004, Dr. H. Moedji Raharto, OB merupakan sebuah fasilitas astronomi yang menjadi perintis perkembangan astronomi dan ilmu pengetahuan antariksa di Indonesia. Kesinambungan kerja dan tanggung jawab untuk mengembangkan astronomi antar generasi merupakan tugas penting yang dilaksanakan di lembaga ini. "Keberadaan OB membuka jembatan untuk berinteraksi dengan dunia ilmiah internasional melalui tukar menukar pengetahuan dan dengan beragam jenis ilmu lainnya," ujar pria yang juga staf pengajar dan peneliti Departemen Astronomi ITB. Salah satu dampak kemajuan pengetahuan manusia tentang keruangangkasaan bagi kultur masyarakat adalah membentuk masyarakat berwawasan keruangangkasaan dan masyarakat yang berapresiasi terhadap upaya pencapaian penguasaan ruang angkasa. Sebagai masyarakat beragama dan berpengetahuan sangat diharapkan memicu serta menstimulan kemajuan dengan mempelajari alam dan isinya. "Dengan demikian diharapkan memberi makna kemanusiaan akan hakikat alam semesta yang luas bagi kesejahteraan penghuni planet bumi ini," kata pria kelahiran Blitar, Jawa Timur ini.



    Menyinggung tentang gagasan renovasi dan masa depan OB, Moedji Raharto menjelaskan dua hal, yaitu pembentukan Laboratorium Optik dan Opto Elektronik, beberapa teleskop optik jenis refraktor, Schmidt dan Cassegrain. Menurut penulis tesis tentang struktur galaksi bintang berjudul "Study of Galactic Structure Based on M-Type Stars", pengetahuan optik teleskop diperlukan untuk memahami prinsip pembentukan citra teleskop dan kapasitas teleskop, brightness (kecerahan) di bidang fokus serta limit difraksi citra. Selain itu juga untuk merancang alat bantu seperti okuler dengan focal reducer atau focal extender, Prisma Racine, Prisma Obyektif, Spektograf, kisi-kisi dan planetary camera.


    Gagasan lainnya adalah mempersiapkan sarana pengembangan dan renovasi kompleks sebagai Pusat Pengembangan Astronomi dan Astrofisika yang modern. "Keinginan membangun teleskop yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara memerlukan pemikiran konsep tentang optik dan aksesori serta detektor elektronik," papar doktor lulusan Institute of Astronomy, University of Tokyo tahun 1996 ini.



    **



    OBSERVATORIUM Bosscha terletak di ketinggian 1.300 m di atas permukaan laut dan 630 m di atas dataran tinggi Bandung, pada 107:37' BT dan 6:49'30" LS. Lembaga yang berlokasi di Jln. Peneropongan Bintang, Lembang, Kab. Bandung ini telah dijadikan sebagai daerah konservasi Benda Cagar Budaya. Dengan demikian lingkungan di sekitarnya perlu dijaga kelestariannya. Harus terjaga dari polusi cahaya seperti lampu taman maupun lampu mobil dan polusi angkasa (kandungan aerosol). "Ini untuk tetap menjaga akurasi pengukuran benda-benda langit dan pengamatan fenomena alam semesta lainnya. Idealnya pemukiman yang dapat menghasilkan polusi cahaya ini, berada paling dekat 2,5 km dari observatorium," kata Moedji.



    Teropong-teropong yang ada di OB, yaitu Double refraktor Zeiss yang mulai beroperasi sejak 1928. Instrumen utama ini antara lain digunakan untuk pengamatan astrometri (untuk memperoleh informasi posisi benda langit yang akurat dalam orde sepersepuluh detik busur), untuk penelitian bintang ganda, pengamatan dan penelitian gerak diri bintang (proper motions) dalam gugus bintang, pengukuran dan penentuan paralaks bintang, serta penelitian secara visual dan pemotretan bulan, planet-planet dan komet-komet. Terdiri dari dua teleskop utama dan satu teleskop finder (pencari). Diameter lensa objektif 60 cm, dengan panjang fokus fotografi 1.072 cm dan visual 1.078 cm. Memiliki berat 17 ton dan dirancang Carl Zeiss Zena, asal Jerman.



    Teropong lainnya adalah teropong Bamberg yang memiliki lensa objektif berdiameter 37 cm dan panjang fokus 700 cm. Digunakan untuk pengukuran fotometri gerhana bintang, pengamatan bulan dan saat ini dipersiapkan juga untuk pengamatan bintik matahari. Pada tahun 1979, teleskop dilengkapi dengan fotoelektrik fotometri tipe DC untuk pengukuran kecerlangan bintang. Konstruksi bangunan jangkauan teleskop ini hanya terbatas untuk pengamatan benda langit dengan jarak zenit 60 derajat atau objek langit yang lebih tinggi dari 30 derajat dan azimut dalam sektor Timur-Selatan-Barat.



    Ada pula teropong yang dinamai Schmidt-Bimasakti, memunyai sistem optik Schmidt (ditemukan Benhard Schmidt dari Estonia tahun 1930). Memiliki diameter lensa koreksi 51 cm, diameter cermin 71 cm dan fokus 127 cm, dengan medan lihat 5 x 5 derajat persegi. Diperuntukkan sebagai alat pengamatan objek langit dari panjang gelombang biru hingga inframerah dekat. Dilengkapi dengan prisma obyektif dan prisma Racine untuk mendeteksi spektrum bintang dengan resolusi relatif rendah, 1.870/mm pada daerah panjang gelombang atmospheric A-band (Angstrom).



    Teleskop yang diberi nama dari tokoh pewayangan ini, merupakan satu-satunya teleskop survei di kawasan Asia Tenggara. Galaksi Bimasakti sangat tinggi, sehingga ketika ia berdiri dengan kaki berada pada sisi berseberangan dari bumi, tangannya membentuk lengkungan melintasi langit yang dikenal dengan sebutan Milky Way.



    Terdapat pula teropong Goto yang dipasang pada tahun 1989 atas bantuan dari pemerintah Jepang. Memiliki diameter cermin utama 45 cm, panjang fokus 1,8 meter pada cermin utama (bentuk parabola) dan 5,4 meter pada cermin kedua (bentuk hiperbola). Berjenis reflektor Cassegrain yang dilengkapi dengan sistem komputer. Digunakan untuk pekerjaan fotoelektrik-fotometri dan spektroskopi serta pengukuran kecemerlangan bintang. Tahun 1999 teropong ini dilengkapi dengan kamera CCD, bantuan dari Schlumberger.



    Teropong lainnya adalah Unitron yang merupakan teropong refraktor, lensa objektifnya berdiameter 10,2 cm dan panjang fokusnya 150 cm. Sangat tepat untuk pemotretan bulan dan matahari dengan film 35 mm. Teropong ini relatif ringan, oleh karenanya sering digunakan untuk keperluan ekspedisi pengamatan dan pemotretan gerhana matahari atau gerhana bulan di beberapa tempat di Indonesia. Unitron pun digunakan untuk pengamatan bintik matahari dengan teknik fotografi atau detektor elektornik. Fungsi lainnya adalah untuk meneliti planet dan objek-objek terang secara fotografis.



    Di observatorium ini pun terdapat perpustakaan yang merupakan terlengkap di Asia Tenggara. Memiliki 4.070 buku yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan umum, bahasa dan kamus, matematika, komputer, ilmu alam, astronomi, seri publikasi astronomi dan katalog bintang. Juga terdapat 31 judul/45 atlas, 45 judul/3.834 jurnal serta publikasi lainnya. Berbagai kegiatan kerap dilangsungkan di tempat ini, seperti pelatihan hisab-rukyat, pertemuan tahunan "Bosscha Users Meeting", seminar, ceramah, diskusi, dan menerima kunjungan masyarakat yang ingin mengetahui dan melihat lembaga ini dari dekat. Banyak orang yang datang ketika terjadi fenomena alam seperti Gerhana Bulan Total pada 5 Mei 2004 dan Transit Venus tanggal 8 Juni 2004 lalu.



    Mengenai keberadaan OB yang juga sebagai tempat wisata ilmiah, Kepala Observatorium Bosscha, Dr. Dhani Herdiwijaya menjelaskan, selain melaksanakan kegiatan penelitian, OB mengemban amanah pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah penerimaan kunjungan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di bidang astronomi dan ilmu yang bertautan.



    Ada dua jenis kunjungan yang dilayani pada hari kerja, yaitu Kunjungan Siang (pukul 09.00, 12.00, 15.00). Pengunjung akan diperlihatkan fasilitas teropong serta diberikan penjelasan tentang teleskop dan topik astronomi secara umum. Kemudian Kunjungan Malam (pukul 17.00-20.00), di mana pengunjung dapat melihat fasilitas teropong, ceramah astronomi populer dan sesi khusus tanya jawab.(Rameli Agam/"Galura")


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:48 WIB) dari IP 202.153.239.56

    25 Mei 2004

    Izin Belum Keluar, Pembangunan Sudah Dilakukan


    Dampak dari maraknya pembangunan fisik sarana pemukiman tersebut akan mengancam keseimbangan dan kelestarian air dan tanah. Apalagi 60ari 108 juta m3 air tanah dari dataran tinggi sekitar Bandung yang masuk cekungan Bandung, berasal dari wilayah Kab. Bandung. Pengaruh lainnya adalah dapat meningkatkan intensitas cahaya, debu dan getaran yang dapat mengganggu aktivitas peneropongan bintang Bosscha. Selain itu, makin berkurangnya luas lahan kawasan konservasi akan meningkatkan run off hingga mengancam terjadinya erosi. "Oleh karena itu, lahan-lahan yang berada di Bandung Utara ini tak bisa ditawar-tawar lagi, selamanya harus tetap berfungsi sebagai kawasan lindung," ujar Lili




    ALAT berat tanpa peduli menggerus perbukitan di kawasan Bandung Utara demi kepentingan komersial dengan membangun "hutan beton".*M. GELORA SAPTA/"PR"


    "HUTAN dan alam ini bukan warisan tetapi titipan" tandas Lili Muslihat, Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) saat menanggapi tentang isu kerusakan kawasan lindung di Bandung Utara. Kalimat itu selintas mengundang tanya, karena orang banyak selama ini beranggapan bahwa hutan dan alam ini warisan nenek moyang. Padahal, menurut Lili, ungkapan itu sangat keliru. Yang namanya "warisan" bisa hilang dijual atau disewakan kepada orang lain untuk mencari uang. Tetapi kalau "titipan" sifatnya tak bisa dimiliki, melainkan sebatas barang pinjaman yang harus dijaga, dipelihara bahkan dilestarikan keutuhannya.


    Memang ada benarnya alasan yang cukup logis seperti itu. Tak beda dengan kawasan lindung Bandung Utara, yang bisa dibilang sekadar "titipan" dari nenek moyang untuk dijaga, dipelihara dan dilestarikan oleh anak cucu dan generasi penerus supaya bisa diperoleh manfaat bagi kehidupannya.




    KOLAM Pakar salah satu lokasi favorit para pemancing yang masih terjaga debit airnya.*M. GELORA SAPTA/"PR"


    Tapi kadung anggapan yang salah dari awalnya, tak dipungkiri kini lahan-lahan di Bandung Utara yang notabene termasuk kawasan lindung banyak "diperjualbelikan" kepada para pengembang besar. Jual beli lahan konservasi dengan harga yang cukup mahal itu, diperuntukan bagi perumahan dan vila mewah untuk tujuan komersial belaka, tanpa melihat dampak lingkungan. Kondisi ini jelas sangat membahayakan keberlangsungan makhluk hidup dan keselamatan jiwa manusia!



    Kawasan Bandung Utara seluas 38.548,33 hektare yang sebagian besar meliputi wilayah Kab. Bandung hingga meliputi delapan kecamatan (Lembang, Cisarua, Parongpong, Cilengkrang, Cimenyan, Padalarang, Cikalong Wetan, Ngamprah) mencakup 65 desa itu, tingkat kerusakan lingkungannya makin mengkhawatirkan akibat alih- fungsi lahan dari kawasan lindung jadi pemukiman. Hal itu terlihat dari meningkatnya luas lahan dan jumlah pengembang dari tahun ke tahun yang melakukan pembangunan di sana.


    Berdasarkan data dari Bappeda Jabar, disebutkan bahwa di Kab. Bandung hingga tahun 1996 tercatat izin lokasi yang dikeluarkan mencapai lahan seluas 3.307,72 hektare untuk 72 pengembang yang meliputi lima wilayah mintakat (zona) di Bandung Utara. Sejak tahun 1996 hingga 2001, izin itu bertambah seluas 228 hektare oleh tujuh pengembang. Begitu pula tahun 2001 hingga sekarang, kembali bertambah seluas 128,2 hektare untuk lima pengembang. Bila dijumlahkan seluruhnya, ijin lokasi yang telah dikeluarkan pemerintah mencapai 3.663,92 hektare dengan jumlah pengembang sebanyak 84.



    Dari lima wilayah mintakat, Mintakat Gunung Tangkuban Parahu yang meliputi Kec. Parongpong, Cisarua, Lembang dan Ngamprah merupakan zona yang paling luas pemberian ijin lokasinya. Izin yang dikeluarkan pemerintah sampai dengan tahun 1996 mencapai seluas 2.163,59 hektare untuk 40 pengembang. Itu sebabnya, dalam Keputusan Meneg Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal No. Kep.35/MENLH/12/1998, salah satu poinnya menyebutkan menghentikan pemberian izin lokasi baru bagi pembangunan di Mintakat Gunung Tangkuban Parahu.


    Tetapi kenyataannya, dalam daftar pengembang di Kab. Bandung sesuai Perda RTRW Kab. Bandung No.12/2001, di Kec. Parongpong, Ds. Cihideung terdapat izin lokasi yang keluar tahun 2002 untuk pembangunan perumahan atas nama pengembang PT. Cahaya Adiputra Sentosa seluas 30 ha. Selain itu, izin lokasi tahun 2001 yang diperuntukan bagi kawasan wisata terpadu di Lembang seluas 75 ha dengan pengembang PT. Bintang Mentari Perkasa serta peruntukan lapangan sepak bola seluas 10 ha di Ds. Wangunsari, Kec. Lembang.


    Dengan bertambahnya luas lahan untuk pemukiman itu, telah menyusutkan lahan di Bandung Utara terutama yang berfungsi lindung. Dampak dari maraknya pembangunan fisik sarana pemukiman tersebut akan mengancam keseimbangan dan kelestarian air dan tanah. Apalagi 60ari 108 juta m3 air tanah dari dataran tinggi sekitar Bandung yang masuk cekungan Bandung, berasal dari wilayah Kab. Bandung. Pengaruh lainnya adalah dapat meningkatkan intensitas cahaya, debu dan getaran yang dapat mengganggu aktivitas peneropongan bintang Bosscha. Selain itu, makin berkurangnya luas lahan kawasan konservasi akan meningkatkan run off hingga mengancam terjadinya erosi. "Oleh karena itu, lahan-lahan yang berada di Bandung Utara ini tak bisa ditawar-tawar lagi, selamanya harus tetap berfungsi sebagai kawasan lindung," ujar Lili kepada "PR" di Gedung DPRD Kab. Bandung di Soreang, belum lama ini.


    Kondisi demikian, menurut dia, salah satunya akibat lemahnya pengawasan pemerintah serta mudahnya mendapatkan perizinan terutama di lokasi lahan konservasi (kawasan lindung), hingga kerusakan lingkungan di kawasan Bandung Utara tak terelakan.


    Banyak kawasan lindung dijadikan "hutan beton" oleh para developer untuk membangun perumahan elit maupun konglomerat pendatang sengaja berinventasi membuat rumah tinggal serta vila mewah. Bahkan tak hanya itu, mereka sengaja melirik Bandung Utara sebagai tempat yang nyaman dengan pemandangan asri guna menyuguhkan berbagai hidangan serta hiburan dalam sebuah kafe.



    "Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan, mereka sepertinya tak punya nurani dalam mencermati fenomena alam longsor dan banjir akibat kerusakan lingkungan hingga mengancam korban jiwa masyarakat setempat," ujarnya.


    Berdasarkan temuan di lapangan, aku dia, di Kec. Parongpong, Ds. Cihideung Kab. Bandung sudah terbangun perumahan elit Charihill. Kemudian pengembang besar dan ternama berencana juga membuat perumahan di daerah punclut. Padahal, kawasan punclut dulunya daerah yang sejuk dengan pemandangan yang indah, tapi kini berubah gersang dengan tumbuhan kering kerontang. Ini satu bukti, bahwa alam dan lingkungan ini sudah rusak akibat ulah manusia tak bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian alam. "Bukannya dihijaukan lagi punclut itu, malah akan dibuat perumahan. Keadaannya sudah bertolak belakang," katanya.



    Begitupula di lahan eks HGU PT. Baruadjak Lembang, akan dibangun kawasan wisata terpadu seluas 75 ha. Padahal jelas-jelas sebagian lahannya memasuki batas aman peneropongan bintang Bosscha yang menjadi aset internasional berlokasi di Kab. Bandung.


    "Sekarang saja sudah terganggu bias cahaya lampu dari Kota Bandung, apalagi dibangun wisata terpadu pasti gangguan cahaya, debu dan getarannya bakal tambah parah lagi. Mau dikemanakan nasib Bosscha ini, apakah rela dikorbankan untuk kepentingan komersial? Padahal Bosscha ini menjadi aset dunia di Kab. Bandung yang perlu dilestarikan seperti halnya Candi Borobudur. Jadi tak ada alasan lagi, Bandung Utara ini selamanya harus dijadikan kawasan lindung. Kalau pertimbangan pemerintah pada pertumbuhan ekonomi melulu, berapa pun mahalnya biaya perijinan pasti akan dibayar pengembang," katanya.


    Kemudian, Situ Lembang, yang dulu hawanya sejuk, rindang oleh pepohonan dan memiliki pemandangan indah kini berubah jadi kotor, gersang dan tak terurus. Padahal, Situ Lembang ini dulu bernilai sejarah yang mendunia manakala dijadikan tempat berbagai kegiatan latihan para jenderal dan prajuritnya di berbagai negara. Sayang, kini hanya cerita saja. "Bila ini tak dipertahankan, anak cucu kita nanti hanya tahu kekayaan alam di Bandung Utara ini sebatas dari cerita buku 'Bandoeng Tempo Doeloe' saja," kata Lili menyindir.



    Hal senada dikatakan Fajar Taufik, Ketua Forum Peduli Bandung Utara, relatif mudah dan banyaknya izin yang dikeluarkan pemerintah dalam membangun pemukiman mewah di Bandung Utara, membuat fungsi lahan serta kontur tanah sudah banyak berubah. Yang tadinya rindang oleh pepohonan serta tanaman lainnya, kini sudah beralih fungsi jadi bangunan-bangunan mewah. Meski ada yang belum dibangun, namun sudah banyak dibangun jalan-jalan ke lokasi projek hingga mengorbankan kelestarian hutan dan alam di sana.



    Misal, kata Taufik, di Puncak Gunung Putri, Ds./Kec. Lembang rencananya akan dibuat perumahan elit oleh pengembang PT. LWA. Bahkan lokasinya tak jauh dari perkebunan taraf internasional, Yunghun, yang terkenal dengan sejarahnya.


    "Puncak gunung saja sudah bisa dibangun perumahan, apalagi di bawahnya. Parahnya lagi izin bangunan beserta Amdalnya belum keluar, tetapi sudah dibangun jalan akses menuju lokasi perumahan meski harus melalui jalan terjal dan menanjak. Perkembangannya sekarang sudah dibuat pancang-pancang beton. Lahannya pun sebagian lahan masyarakat, sebagian lagi seluas 1,5 ha tanah carik desa," kata Taufik.



    ** SEKDA Kab. Bandung Drs. H. Abubakar, M.Si, menilai keberadaan tata ruang bagi pemukiman di Bandung Utara, terutama bagi perumahan serta vila mewah dengan isu kerusakan lingkungan, terkait erat pada aspek pengkajian analisa dampak lingkungan (Amdal). "Amdal itu suatu kewajiban, apapun isunya di kawasan Bandung Utara ini terkait langsung dengan Amdal," katanya.



    Diakui, dalam SK Gubernur Jabar No. 181.1/SK.1624-Bapp/1982 tentang peruntukan lahan di wilayah Inti Bandung Raya bagian Utara diperuntukan sebagai lahan hutan lindung, lahan pertanian tanaman keras dan non tanaman keras, bahkan lahan-lahan tersebut harus dipertahankan dan diamankan. Meski demikian, kebijakan gubernur itu masih bersifat makro yang perlu dijabarkan lagi dalam tata ruang pemerintah kab/kota. "Dan memang sejalan perda RTRW kita dengan SK Gubernur Jabar itu. Perda RTRW Kab. Bandung No. 12/2001 tentang kebijakan Bandung Utara dinyatakan sebagai kawasan tertentu yang berfungsi lindung. Artinya ada sebagian lahan yang kita pertahankan sebagai kawasan lindung," katanya.


    Begitupula Perda RTRW kabupaten, sejalan dengan Perda RTRWP Jawa Barat No.2/2003 yang menyatakan Bandung utara itu dijadikan kawasan lindung, baik di kawasan hutan maupun di luarnya. Memang Perda Kab. Bandung itu lebih dulu keluar, karena sudah seyogianya dijadikan acuan dasar bagi terbitnya perda provinsi, termasuk perda di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. "Jadi Perda RTRW kita tentunya selaras dengan kebijakan Pemprov. Prosedurnya kan begitu, setiap kabupaten/kota di Jabar membuat perda yang pada akhirnya dijadikan acuan dan bahan evaluasi provinsi dalam menetapkan kebijakannya," ujar Sekda.


    Ditanya skala peta RTRW Kab. Bandung yang dianggap tidak operasional karena perbandingannya hanya 1:50.000, padahal seharusnya 1:5.000, ia menilai pengukurannya tidak sesederhana itu. Sebab, untuk mencari sedetail mungkin hubungan pembangunan fisik pemukiman dengan kecenderungan kerusakan lingkungan, harus melihat dari berbagai sisi terutama studi tentang Amdal-nya.



    Untuk mendirikan sebuah proyek perumahan harus melalui berbagai syarat dan tahapan, di antaranya mulai dari perolehan IPT (Izin Pemanfaatan Tanah), Studi Amdal, UKL, site plan hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Tak cukup hanya RTRW saja, tapi lebih jauh dijabarkan lagi dalam berbagai persyaratan dan uji studi lainnya. Dalam proses IPT saja, harus melalui tim khusus melibatkan lintas dinas terkait. Bahkan dalam upaya pengawasannya selama ini kita jalankan, termasuk evaluasi tentang dampak lingkungan selalu kita diskusikan bersama pemprov, Pemkot Bandung dan Cimahi," ujar sekda.


    Secara teoritis, memang seharusnya demikian, sebagaimanadikatakan sekda. Namun, kenyataannya tidak demikian. Buktinya, sekalipun perizinan masih diproses, tapi tidak sedikit kegiatan di lapangan sudah dilakukan.


    Dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bandung, Ir. Bambang Subagio, Kabid Perencanaan Fisik Kab. Bandung, menilai pembuatan RTRW itu secara umum merangkum semua kepentingan masyarakat banyak yang berwawasan lingkungan. Kepentingan untuk kawasan lindung, pertanian, perkebunan, perumahan dan sarana transportasi. "Di Bandung Utara ini, ada yang sama sekali tak boleh didirikan bangunan, ada pula yang boleh tetapi mendapat pengawasan ketat serta perhatian yang serius terkait dengan masalah lingkungan dikemudian hari.


    Setiap waktu secara kontinyu, kita mengevaluasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembangunan fisik pemukiman ini," ujarnya.


    Pihaknya menilai sangat dimungkinkan aparat desa melalui otonomi daerah, membuat semacam tata ruang wilayahnya masing-masing. Upaya ini bisa menguatkan perencanaan tata ruang secara keseluruhan di Kab. Bandung, sesuai kebutuhan masyarakat seiring perkembangan zaman.



    "Kami hanya menentukan standar-standar bakunya, sementara aspirasi masyarakat ada tingkat desa yang difasilitasi oleh BPD (badan perwakilan desa). Pengawasannya pun harus bersama-sama. Sebab, kebijakan pemerintah tak akan berhasil bila tak didorong oleh kesadaran masyarakat semua. Contoh kasus kerusakan alam di kawasan puncak Bopuncur, meski dilindungi langsung melalui Keppres, namun masih ada saja bangunan-bangunan liar," ujar Bambang.


    Terlepas dari pengkajian dan pengawasannya seperti apa, yang pasti semua pihak harus memiliki kesadaran dan tanggungjawab bersama dalam menjaga kawasan lindung di Kawasan Bandung Utara.



    Sebab bila maraknya pembangunan pemukiman perumahan dan vila mewah tak segara ditanggulangi maka kerusakan alam dan lingkungan niscaya akan semakin parah. Imbasnya bencana alam longsor dan banjir meluas di mana-mana, hingga masyarakat yang jadi korbannya. Jangan sampai kekhawatiran yang dilontarkan kalangan LSM itu menjadi kenyataan. Kawasan Bandung Utara yang dulu dingin, sejuk, pemandangannya indah, rindang oleh pepohonan bahkan menjadi daerah resapan air, hanya cerita dan sejarah belaka yang akan diabadikan dalam sebuah buku "Bandoeng Tempo Doeloe". Kekayaan hutan dan alam ini hendaknya jadi titipan yang harus dijaga, diperlihara dan dilestarikan oleh kita bersama. Mudah-mudahan., (Adang Jukardi/"PR").


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:49 WIB) dari IP 202.153.239.56

    14 Oktober 2004

    Terkait Rencana Projek Kawasan Wisata Terpadu di Lembang
    Gubernur Harus Tegas Soal Status-quo KBU

    BANDUNG, (PR).-
    Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan harus menunjukkan ketegasan dan konsistensi kebijakan, terhadap itikad Pemerintah Kabupaten Bandung yang dinilai telah mengabaikan Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar tentang ketentuan status-quo Kawasan Bandung Utara (KBU) pada saat ini.


    Demikian dua anggota DPRD Jabar periode 2004-2009 Achmad Ru'yat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Rahadi Zakaria dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka dimintai pendapatnya di Bandung, Rabu (13/10), berkaitan mencuatnya kembali rencana pembangunan fisik di KBU.


    Sebagaimana diketahui, setelah membatalkan rencana pembangunan jalan alternatif Dago-Lembang, Danny Setiawan memunculkan kebijakan populis dan simpatik dengan menetapkan bahwa KBU berada dalam kondisi status-quo. Dengan demikian, tidak ada aktivitas apa pun, baik pemberian izin maupun pembangunan fisik, yang bisa dilakukan di kawasan lindung dan serapan air untuk Cekungan Bandung tersebut.


    Namun, belakangan justru mencuat rencana pembangunan kawasan wisata terpadu di lahan PT. Baru Adjak (BA) Lembang Kab. Bandung. Padahal, para pakar lingkungan menegaskan rencana berpotensi besar merusak lingkungan. Yang paling kasat mata, pembangunan itu akan berdampak buruk terhadap Pusat Peneropongan Bintang Bosscha, yang sudah dianggap sebagai aset dunia.



    "Sebetulnya saya tidak ingin mempersoalkan adanya surat edaran atau keputusan dan sebagainya. Yang lebih penting adalah itikad untuk konsisten pada aturan dan ketentuan hukum yang sudah disepakati sejak awal. Bukankah sudah sangat jelas dan tegas KBU adalah wilayah lindung dan resapan air (water catchment). Apalah artinya surat edaran itu kalau tetap saja selalu muncul kebijakan yang kontradiktif dengan semangat melestarikan lingkungan," kata Achmad Ru'yat.



    Ia menduga SE Gubernur itu tidak disosialisasikan secara maksimal. "Atau, mungkin memang ada kesengajaan untuk mengabaikan surat tersebut. Saya memandang koordinasi harusnya dilakukan dengan optimal terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan publik yang sangat luas, termasuk persoalan lingkungan hidup," tegasnya.



    Tidak mengikat



    Di sisi lain, Rahadi Zakaria menilai, dari aspek hukum SE Gubernur itu memang tidak mengikat. "Artinya, memang terbuka peluang apakah ditaati atau diabaikan. SE itu hanya sekadar will dari gubernur yang tidak memberikan tekanan secara hukum. Untuk itu, saya sebetulnya melihat justru peraturan daerah (Perda) tentang tata ruang di KBU itu sendiri yang harus kembali dilihat. Kalau memang sudah jelas dan tegas fungsi KBU sebagai kawasan lindung, kenapa harus berputar-putar lagi," tegas Rahadi.



    Untuk itu ia berharap, sanksi diberikan bagi pihak yang telah melanggar aturan. "Lihat saja perda-nya seperti apa. Kalau jelas melanggar ya harus diberikan sanksi. Jangan berkilah tidak ada wewenang karena terbentur aturan otonomi daerah. Dalam persoalan lingkungan, Gubernur adalah kepanjangan tangan pusat yang bisa mengintervensi ke tingkat daerah (kota/kabupaten). Apalagi, lingkungan adalah persoalan nasional yang harus menjadi kesadaran bersama,"tuturnya.



    Sebelumnya, rencana pembangunan kawasan wisata terpadu di lahan PT. Baru Adjak (BA) Lembang itu mengundang kritik para pemerhati lingkungan. Pakar lingkungan dari Unpad Bandung, Dr. Chay Asdak menyatakan pembangunan itu berpotensi besar mengganggu operasi Pusat Peneropongan Bintang Bosscha. Kritikan yang sama juga dilontarkan pakar tata kota dari ITB, Denny Zulkaidi, yang bahkan dengan tegas menyatakan agar projek kawasan wisata terpadu di lahan seluas 75 ha itu harus dibatalkan ("PR", Selasa 11/10). (A-64)


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:50 WIB) dari IP

    12 Oktober 2004

    Denny Zulkaidi, "Koefisien Dasar Bangunannya Mencapai 30



    Oleh : 202.153.239.56
    Kamis, 1 Januari 1970 (07:00 WIB) dari IP

    xxx


    Re: Polemik rencana kawasan wisata area Lembang dan Peneropongan Bosscha
    Oleh : Pikiran Rakyat
    Sabtu, 16 April 2005 (06:51 WIB) dari IP 202.153.239.56

    13 Oktober 2004

    Pencemaran Cahaya Harus Dijadikan Isu Penting Dalam Amdal
    Wisata Terpadu Ancam Peneropongan Bosscha

    BANDUNG, (PR).-
    Rencana pembangunan kawasan wisata terpadu di lahan PT. Baru Adjak (BA) Lembang, berpotensi besar mengganggu operasi Pusat Peneropongan Bintang Bosscha. Selain itu, aktivitas fisik di Kawasan Bandung Utara (KBU) tersebut dinilai gegabah, karena dilakukan saat kawasan itu dinyatakan status quo.



    Demikian dikemukakan pakar lingkungan hidup dari Lembanga Penelitian Universitas Padjadjaran Dr. Chay Asdak dan Ketua Forum Peduli Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat Thio Setiowekti, Selasa (12/10). Kritikan yang sama juga dilontarkan pakar tata kota dari ITB, Denny Zulkaidi, yang bahkan dengan tegas menyatakan agar projek kawasan wisata terpadu di lahan seluas 75 ha itu harus dibatalkan ("PR", Selasa 11/10).


    Menurut Chay, lokasi pengembangan kawasan wisata itu sangat berdekatan dengan Pusat Peneropongan Bintang Bosscha. "Selain menjadi landmark Bandung dan Jawa Barat, Bosscha adalah aset dunia. Oleh karena itu, setiap potensi gangguan terhadapnya harus menjadi isu penting," tegas Chay Asdak.



    Isu penting yang akan muncul seiring pembangunan kawasan wisata terpadu itu antara lain pencemaran cahaya, yang jadi isu baru dalam analisa dampak lingkungan, peningkatan mobilitas pengguna jalan, kompetisi pemanfaatan air bersih, dan kaitan dengan kesejahteraan masyarakat lokal.


    "Dalam pengambilan sampel untuk Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) Kawasan Wisata Terpadu Puri Lembang Mas dilakukan hanya di tiga titik dengan fokus dampak pada fase konstruksi. Pertanyaannya, bagaimana dengan fase operasi kawasan wisata itu?," katanya.



    Padahal, untuk kepentingan Bosscha, fase operasi kawasan wisata itu menjadi sangat penting. "Terutama dengan meningkatnya intensitas cahaya pada malam hari. Isu pencemaran cahaya tidak dapat didekati dengan metode konvensional dalam pengukuran kualitas udara, tapi perlu pakar khusus (teknik fisika) dan metode pengukuran dan pengelolaan dampak yang khusus pula. Kedua hal itu tidak terpenuhi pada studi Amdal kawasan wisata terpadu yang akan dibangun," ujar Chay Asdak.



    Pertaruhan



    Sementara itu, Thio memandang rencana pembangunan kawasan wisata terpadu di KBU sebagai tindakan gegabah. "Rencana itu dilakukan justru ketika Gubernur Jabar sudah mengeluarkan aturan hukum berupa surat edaranbahwa di wilayah itu harus dilakukan status quo. Artinya, seluruh gugatan dan kritik masyarakat Jabar dan Bandung, disepelekan."


    Thio juga menyatakan, persoalan projek itu menjadi pertaruhan tersendiri bagi kalangan yang selama ini sesumbar peduli terhadap lingkungan di KBU dan seluruh wilayah Jabar. "Termasuk Forum Peduli KBU yang dibentuk oleh unsur anggota DPRD Jabar, Kota, dan Kabupaten Bandung yang didanai oleh UNDP. Apakah mereka benar-benar menunjukkan itikad melakukan perbaikan atau sekadar program kamuflase tanpa pembuktian sama sekali," tegasnya.



    Di sisi lain, Ketua Forum Peduli KBU yang juga anggota DPRD Jabar Tetty Kadi Bawono, tidak memberikan pernyataan tegas tentang persoalan lingkungan di KBU yang kembali mencuat. "Kita akan lihat dan klarifikasi kembali. Bagaimanapun ini wewenang rekan-rekan di DPRD Kab. Bandung," katanya.



    Namun demikian, pihaknya berjanji akan menjadikan projek itu sebagai prioritas pembahasan di forum. "Sambil kita menunggu pengesahan revisi Undang-Undang 22/1999. Saya telah mempelajari substansi revisi itu dan ternyata membuka peluang bagi birokrasi dan parlemen di tingkat provinsi untuk turut serta dalam persoalan di tingkat daerah, termasuk tentang isu-isu lingkungan," ujarnya.(A-64)


  • TULIS TANGGAPAN BARU :

    PERHATIAN : Semua data terminal yang mengakses otomatis dicatat sebagai arsip serta untuk kenyamanan bersama.

    judul :
    penulis : username :     password :
    isi :

    » kirim ke teman
    » versi cetak
    » berbagi ke Facebook
    » berbagi ke Twitter
    » markah halaman ini

  •  

    PERHATIAN : fisik@net berusaha memberikan informasi seakurat mungkin, namun tidak bisa menjamin tidak terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak. Segala akibat dari pemakaian sarana ini merupakan tanggung-jawab pemakai !
    - sejak 17 Agustus 2000 -
      Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2014 LIPI