fisik@net lihat situs sponsor
        ISSN 2086-5325 Minggu, 9 Agustus 2020  
 
LIPI

depan
database
database
artikel
fenomena
kegiatan
situs
info
kamus
publikasi
buku
prestasi
kontak
e-data

  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
  Forum informasi pengumuman :

pengumuman berita dana beasiswa lowongan teknis

Tanggapan atas pesan yang sedang dibaca bisa dilakukan melalui sarana pengiriman pesan yang ada di bagian bawah.

» Lihat daftar pesan di forum informasi pengumuman
» Tulis pesan baru di forum informasi pengumuman

  • PESAN DAN TANGGAPAN :

    Kepmenristek 01 /M/Kp/III/2000
    Oleh : Kantor RISTEK
    Selasa, 12 September 2000 (04:08 WIB) dari IP 212.144.32.73

    KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
    Nomor : 01 /M/Kp/III/2000

    Tentang

    ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF
    MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI


    MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

    Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan
    Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor: 134 Tahun
    1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
    Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara dipandang
    perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf
    Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi;

    Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik
    Indonesia Nomor: 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan,
    Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
    Menteri Negara;

    2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
    355/M Tahun 1999;

    Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan
    Aparatur Negara dalam surat Nomor: 36/M.PAN/3/2000
    tanggal 28 Januari 2000

    M E M U T U S K A N:

    Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN
    TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF
    MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI








    BAB I
    KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

    Pasal 1

    Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi, selanjutnya dalam
    Keputusan ini disebut Staf Mennegristek adalah unsur pembantu
    Mennegristek yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
    kepada Mennegristek.

    Pasal 2

    Tugas Staf Mennegristek adalah membantu Mennegristek dalam
    menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

    Pasal 3

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Staf
    Mennegristek membantu Mennegristek dalam menyelenggarakan fungsi :

    a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan,
    riset dan teknologi, penerapan hasil riset dan teknologi berikut
    keterkaitan dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan pembangunan
    serta perwujudan kemandirian, ketangguhan, dan keunggulan bangsa
    melalui pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi,
    peningkatan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan
    teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan, dan ilmu
    pengetahuan dasar;

    b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan
    rencana dan program di bidang ilmu pengetahuan, riset dan
    teknologi yang diselenggarakan oleh departemen, lembaga
    pemerintah nondepartemen, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga
    penelitian milik masyarakat termasuk usaha industri, sehingga
    secara optimal mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai
    bidang baik dari segi hasil, biaya, maupun pemanfaatan sumber
    daya;

    c. pengkoordinasian kegiatan operasional di bidang riset dan
    teknologi lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen tertentu:
    1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
    2) Badan Tenaga Nuklir Nasional;
    3) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
    4) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
    5) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
    6) Badan Standarisasi Nasional;
    7) Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

    d. peningkatan minat dan peran serta masyarakat di bidang ilmu
    pengetahuan, riset dan teknologi;

    e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Presiden
    di bidang riset dan teknologi;

    f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan
    di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.


    BAB II
    ORGANISASI

    Bagian Pertama
    Susunan Organisasi

    Pasal 4

    Susunan Organisasi Staf Mennegristek terdiri dari:
    a. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi, yang
    selanjutnya disebut sebagai Sesmennegristek;

    b. Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi yang terdiri dari:
    1) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang
    Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi,
    selanjutnya disebut Deputi I Mennegristek;
    2) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Dinamika
    Masyarakat, selanjutnya disebut Deputi II Mennegristek;
    3) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Program
    Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, selanjutnya disebut
    Deputi III Mennegristek;
    4) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang
    Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional,
    selanjutnya disebut Deputi IV Mennegristek;
    5) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang
    Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan
    Teknologi, Selanjutnya disebut Deputi V Mennegristek;

    c. Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi, selanjutnya
    disebut Staf Ahli Mennegristek.


    Bagian Kedua
    Sesmennegristek

    Pasal 5

    Sesmenegristek adalah unsur pembantu Menegristek yang berada di
    bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menegristek.

    Pasal 6

    Sesmenegristek mempunyai tugas membantu Menegristek dalam
    melaksanakan koordinasi kegiatan staf dan program serta
    penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di lingkungan Kantor
    Menegristek.

    Pasal 7

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
    Sesmenegristek menyelenggarakan fungsi:
    a. koordinasi penyusunan rencana kerja Kantor Menegristek;
    b. koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan
    Deputi dan Staf Ahli Menegristek;
    c. koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan,
    pengembangan, dan alokasi sumber daya Kantor Menegristek;
    d. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum untuk mendukung
    kelancaran tugas dan fungsi Menegristek;
    e. penyelenggaraan hubungan kerja dengan departemen, lembaga
    pemerintah nondepartemen, dan lembaga lain sesuai dengan bidang
    tugasnya;
    f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai
    dengan bidang tugasnya.

    Pasal 8

    Sesmenegristek membawahkan:
    a. Biro Perencanan;
    b. Biro Administrasi dan Hubungan Masyarakat;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.

    Pasal 9

    Biro Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan
    program dan anggaran, verifikasi anggaran, keuangan, serta
    pengelolaan data pelaporan.

    Pasal 10

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro
    Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan verifikasi anggaran;
    c. pengelolaan keuangan;
    d. pengelolaan data dan pelaporan.

    Pasal 11

    Biro Perencanaan terdiri dari:
    a. Bagian Program dan Anggaran;
    b. Bagian Verifikasi Anggaran;
    c. Bagian Keuangan;
    d. Bagian Data dan Pelaporan.

    Pasal 12

    Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
    program dan anggaran Kantor Menegristek.

    Pasal 13

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
    Bagian Program Anggaran menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyusunan program;
    b. pelaksanaan penyusunan anggaran.

    Pasal 14

    Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:
    a. Subbagian Penyusunan Program;
    b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

    Pasal 15

    (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan
    penyusunan program Kantor Menegristek;
    (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan
    penyusunan anggaran Kantor Menegristek.

    Pasal 16

    Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan verifikasi
    anggaran Menegristek.

    Pasal 17

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
    Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan verifikasi anggaran rutin di lingkungan
    Menegristek;
    b. pelaksanaan verifikasi anggaran pembangunan di lingkungan
    Menegristek.

    Pasal 18

    Bagian Verifikasi Anggaran terdiri dari:
    a. Subbagian Verifikasi Anggaran 1;
    b. Subbagian Verifikasi Anggaran 2.

    Pasal 19

    (1) Subbagian Verifikasi Anggaran 1 mempunyai tugas melakukan
    verifikasi anggaran rutin dan pembangunan Kantor Menegristek,
    Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standarisasi
    Nasional, dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
    (2) Subbagian Verifikasi Anggaran 2 mempunyai tugas melakukan
    verifikasi anggaran rutin dan pembangunan Badan Tenaga Nuklir
    Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan
    Antariksa Nasional, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

    Pasal 20

    Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kas, pembukuan,
    dan perbendaharaan.

    Pasal 21

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
    Bagian Keuangan menyelenggrakan fungsi:
    a. pelaksanaan pengelolaan kas;
    b. pelaksanaan pengelolaan pembukuan;
    c. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan

    Pasal 22

    Bagian Keuangan terdiri dari:
    a. Subbagian Kas;
    b. Subbagian Pembukuan;
    c. Subbagian Perbendaharaan

    Pasal 23

    (1) Subbagian Kas mempunyai tugas melakukan pengelolaan kas dan
    urusan gaji;
    (2) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pengelolaan
    pembukuan keuangan;
    (3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan
    perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

    Pasal 24

    Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
    data dan pelaporan.

    Pasal 25

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
    Bagian Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta dokumentasi;
    b. pelaksanaan penyajian informasi dna penyusunan laporan.

    Pasal 26

    Bagian Data dan Pelaporan terdiri dari:
    a. Subbagian Data;
    b. Subbagian Pelaporan.

    Pasal 27

    (1) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
    pengolahan data serta dokumentasi.
    (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyajian
    informasi dan penyusunan laporan.

    Pasal 28

    Biro Administrasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
    menyelenggarakan pelayanan administrasi umum bagi semua staf di
    lingkungan Kantor Menegristek dan hubungan masyarakat kegiatan
    Kantor Menegirstek.

    Pasal 29

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro
    Administrasi dan Hubungan Masyarkat menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan ketatausahaan dan hukum;
    b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
    c. pengelolaan kerumahtanggaan kantor dan protokol;
    d. pengelolaan hubungan masyarkat dan hubungan antarlembaga.

    Pasal 30

    Biro Administrasi dan Hubungan Masyarkat terdiri dari:
    a. Bagian Tata Usaha dan Hukum;
    b. Bagian Kepegawaian;
    c. Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
    d. Bagian Hubungan Masyarkat dan Hubungan Antarlembaga.

    Pasal 31

    Bagian Tata Usaha dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan
    surat-menyurat, arsip, penggandaan dan pencetakan, serta penanganan
    masalah hukum.

    Pasal 32

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
    Bagian Tata Usaha dan Hukum menyelenggrakan fungsi:
    a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, penggandaan dan
    pencetakan;
    b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
    c. penanganan masalah hukum.

    Pasal 33

    Bagian Tata Usaha dan Hukum terdiri dari:
    a. Subbagian Persuratan dan Arsip;
    b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
    c. penanganan masalah hukum.

    Pasal 34

    (1) Subbagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melakukan
    urusan surat-menyurat, arsip, penggandaan, percetakan laporan,
    dan publikasi di lingkungan Kantor Menegristek.
    (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan
    ketatausahaan bagi pimpinan di lingkungan Kantor Menegristek.
    (3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
    penyusunan, perumusan dan penelaahan peraturan hukum, dan kontrak
    yang berkaitan dengan kegiatan Kantor Menegristek.

    Pasal 35

    Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi,
    pengembangan, dan kesejahteraan pegawai.

    Pasal 36

    Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian
    Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan urusan mutasi pegawai;
    b. pelaksanaan urusan pengembangan pegawai;
    c. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai.

    Pasal 37

    Bagian Kepegawaian terdiri dari:
    a. Subbagian Mutasi Pegawai;
    b. Subbagian Pengembangan Pegawai;
    c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

    Pasal 38

    (1) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan
    perencanaan, pengadaan, pengangkatanm dan pemberhentian pegawai.
    (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan
    urusan pendidikan dan pelatihan pegawai serta program
    pengembangan kemampuan pegawai.
    (3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan
    urusan kesejahteraan pegawai, disiplin pegawai, dan tanda
    penghargaan.

    Pasal 39

    Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
    urusan kerumahtanggaan kantor dan protokol.

    Pasal 40

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
    Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan urusan kerumahtanggaan kantor;
    b. pengelolaan urusan pemeliharaan kantor;
    c. pengelolaan urusan protokol.

    Pasal 41

    Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri dari:
    a. Subbagian Rumah Tangga;
    b. Subbagian Pemeliharaan;
    c. Subbagian Protokol.

    Pasal 42

    (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan
    pengadaan alat tulis dan perlengkapan, pelayanan kerumahtanggaan
    kantor, dan keamanan dalam.
    (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan
    pemeliharaan gedung, peralatan, dan kendaraan.
    (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas mempersiapkan urusan
    protokol dan perjalanan dinas.

    Pasal 43


    Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga mempunyai
    tugas melaksanakan hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga.

    Pasal 44

    Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian
    Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan
    fungsi:
    a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan publikasi
    b. pelaksanaan hubungan antarlembaga

    Pasal 45

    Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga teridiri dari:
    a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
    b. Subbagian Hubungan Antarlembaga.

    Pasal 46

    (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan
    hubungan kepada masyarakat dan publikasi yang berkaitan dengan
    kegiatan Kantor Menegristek.
    (2) Subbagian Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan
    urusan penyiapan keperluan hubungan Kantor Menegristek dengan
    berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta.


    Bagian Ketiga
    Kelompok Jabatan Fungsional

    Pasal 47

    Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan
    fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
    yang berlaku.

    Pasal 48

    (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
    fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
    keahliannya.
    (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat
    (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior
    berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya dan
    ditunjuk oleh Sesmenegristek.
    (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
    (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    (5) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administratif dibina
    oleh Sesmenegristek.


    Bagian Keempat
    Deputi I Menegristek

    Pasal 49

    Deputi I Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
    fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab
    kepada Menegristek.

    Pasal 50

    Deputi I Menegristek mempunyai tugas membantu Menegristek di bidang
    perumusan kebijakan arah dan prioritas pengembangan, yang berkaiatn
    dengan perkembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

    Pasal 51

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dimaksud dalam Pasal 50,
    Deputi I Menegristek menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan arah dan prioritas pengembangan riset,
    ilmu pengetahuan, dan teknologi;
    b. koordinasi dengan Dewan Riset Nasional, lembaga riset,
    perguruan tinggi, dunia usaha, serta unsur-unsur masyarakat ilmu
    pengetahuan dan teknologi lainnya dalam memantau perkembangan
    riset, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang ilmu sosial dan
    kemanusiaan, ilmu pengetahuan alam dan matematika, ilmu
    kehidupan, ilmu rekayasa, serta ilmu kedokteran dan kesehatan
    baik pada tingkat global, regional dan nasional, serta mengkaji
    dampaknya terhadap pembangunan nasional;
    c. koordinasi perumusan arah dan prioritas pengembangan riset,
    ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendorong
    pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan;
    d. evaluasi pelaksanaan kebijakan arah dan prioritas pengembangan
    riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
    e. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek;
    f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai
    dengan bidang tugasnya.

    Pasal 52

    Deputi I Menegristek membawahkan:
    a. Asisten Deputi Urusan Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, yang
    selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/I;
    b. Asisten Deputi Urusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika,
    yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I;
    c. Asisten Deputi Urusan Ilmu Kehidupan, yang selanjutnya disebut
    Asisten Deputi 3/I;
    d. Asisten Deputi Urusan Ilmu Rekayasa, yang selanjutnya disebut
    Asisten Deputi 4/I;
    e. Asisten Deputi Urusan Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, yang
    selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/I.

    Pasal 53

    (1) Asisten Deputi 1/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    kecenderungan perkembangan ilmu sosial dan kemasyarkatan di
    tingkat global, regional, dan nasional, analisis dampaknya bagi
    pembangunan, serta merumuskan penentuan prioritas
    pengembangannya.
    (2) Asisten Deputi 2/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    kecenderungan perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan alam
    di tingkat global, regional, dan nasional, analisis dampaknya
    bagi pembangunan, serta merumuskan penentuan prioritas
    pengembangannya.
    (3) Asisten Deputi 3/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    kecenderungan perkembangan ilmu kehidupan di tingkat global,
    regional, dan nasional, analisis dampaknya bagi pembangunan,
    serta merumuskan penetuan prioritas pengembangannya.
    (4) Asisten Deputi 4/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    kecenderungan perkembangan ilmu rekayasa di tingkat global,
    regional, dan nasional, analisis dampaknya bagi pembangunan,
    serta merumuskan penentuan prioritas pengembangannya.
    (5) Asisten Deputi 5/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    kecenderungan perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan di
    tingkat global, regional, dan nasional, analisis dampaknya bagi
    pembangunan, serta merumuskan penentuan prioritas
    pengembangannya.

    Bagian Kelima
    Deputi II Menegristek

    Pasal 54

    Deputi II Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
    fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab
    kepada Menegristek.

    Pasal 55

    Deputi II Menegristek mempunyai tugas membantu Menegristek di
    bidang perumusan kebijakan penyelarasan perkembangan ilmu
    pengetahuan dan teknologi dengan dinamika masyarakat.

    Pasal 56

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,
    Deputi II Menegristek menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan penyelarasan dukungan ilmu pengetahuan dan
    teknologi, perkembangan kebijakan publik, pengembangan budaya
    ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan etika keilmuan dan
    kebebasan akademis, serta pemberdayaan sumber daya manusia dan
    pengembangan profesi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
    keterkaitannya dalam dinamika masyarakat;
    b. koordinasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat,
    untuk meningkatkan keselarasan anatara perkembangan ilmu
    pengetahuan dan teknologi dengan dinamika perkembangan
    masyarakat;
    c. evaluasi pelaksanaan kebijakan untuk menyelaraskan dukungan
    ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dinamika masyarakat;
    d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai
    dengan bidang tugasnya.

    Pasal 57

    Deputi II Menegristek membawahkan:
    a. Asisten Deputi Urusan Keselarasan Dukungan Ilmu Pengetahuan
    dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II;
    b. Asisten Deputi Urusan Analisis Perkembangan Kebijakan Publik,
    yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/II;
    c. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Budaya Ilmu Pengetahuan dan
    Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II;
    d. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Etika Keilmuan dan
    Kebebasan Akademis, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/II;
    e. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan
    Profesi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut
    Asisten Deputi 5/II.

    Pasal 58

    (1) Asisten Deputi 1/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    keselarasan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
    pembentukan masyarkat Indonesia yang memiliki sikap dan pemikiran
    yang maju, terbuka terhadap pembaruan, arif dan mengutamakan
    nilai-nilai agama dan budaya bangsa, serta mampu membentuk sumber
    daya manusia yang kreatif, produktif, dan bermoral.
    (2) Asisten Deputi 2/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    pengaruh kebijakan publik terhadap dinamika masyarakat serta
    meningkatkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
    perumusan kebijakan publik.
    (3) Asisten Deputi 3/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan
    meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemampuan
    ilmu pengetahuan dan teknologi.
    (4) Asisten Deputi 4/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    pengembangan etika ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebebasan
    akademis.
    (5) Asisten Deputi 5/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
    pengembangan sumberdaya manusia serta pemberdayaan profesi ilmu
    pengetahuan dan teknologi.


    Bagian Keenam
    Deputi III Menegristek

    Pasal 59

    Deputi III Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
    fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab
    kepada Menegristek.

    Pasal 60

    Deputi III Menegristek di bidang perumusan kebijakan pengelolaan
    program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Pasal 61

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60,
    Deputi III Menegristek menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan,
    pemantauan dan evaluasi, serta kerjasama luar negeri di bidang
    program riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
    b. koordinasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan,
    perguruan tinggi, lembaga penelitian masyarakat termasuk sektor
    produksi, serta kerjasama internasional dalam pengelolaan program
    riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.
    c. evaluasi pelaksana kebijakan pengelolaan program riset ilmu
    pengetahuan dan teknologi;
    d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek;
    e. pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh Menegristek sesuai
    dengan bidang tugasnya.

    Pasal 62

    Deputi III Menegristek membawahkan:
    a. Asisten Deputi Urusan Perencanaan Program, yang selanjutnya
    disebut Asisten Deputi 1/III;
    b. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan Program, yang selanjutnya
    disebut Asisten Deputi 2/III;
    c. Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Program, yang selanjutnya
    disebut Asisten Deputi 3/III;
    d. Asisten Deputi Urusan Pemantauan dan Evaluasi Program, yang
    selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/III;
    e. Asisten Deputi Urusan Kerjasama Luar Negeri, yang selanjutnya
    disebut Asisten Deputi 5/III.

    Pasal 63

    (1) Asisten Deputi 1/III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    perencanaan program riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan
    lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan
    lembaga-lembaga masyarkat termasuk sektor produksi.
    (2) Asisten Deputi 2/III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    pembiayaan dengan instansi terkait dan pengembangan sumber-sumber
    pembiayaan, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk
    mendorong perkembangan program riset, ilmu pengetahuan, dan
    teknologi.
    (3) Asisten Deputi 3/III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    pada tingkat pelaksanaan program di lembaga penelitian dan
    pengembangan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga masyarakat
    termasuk sektor produksi untuk mendorong keterpaduan dan sinergi
    program-program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi
    keberhasilan pembangunan.
    (4) Asisten Deputi 4/III mempunyai tugas melakukan koordinasi
    pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program-program riset, ilmu
    pengetahuan, dan teknologi.
    (5) Asisten Deputi 5/III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    kerjasama luar negeri di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan
    teknologi.

    Bagian Ketujuh
    Deputi IV Menegeristek

    Pasal 64

    Deputi IV Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
    fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab
    kepada Menegristek.

    Pasal 65

    Deputi IV Menegristek mempunyai tugas membantu Menegristek di
    bidang perumusan kebijakan pengembangan sistem ilmu pengetahuan dan
    teknologi nasional.

    Pasal 66

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 65,
    Deputi IV Menegristek menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan pengembangan sistim ilmu pengetahuan dan
    teknologi nasional;
    b. koordinasi analisis perkembangan sistem ilmu pengetahuan dan
    teknologi nasional serta evaluasi faktor-faktor perkembangan yang
    mempengaruhinya;
    c. koordinasi pengembangan jaringan kelembagaan untuk
    meningkatkan sinergi antar para pelaku riset, ilmu pengetahuan,
    dan teknologi di lingkungan dunia usaha, lembaga penelitian dan
    pengembangan, dunia pendidikan, dan lembaga masyrakat lain;
    d. koordinasi pengembangan sistim insentif, pengembangan sistem
    akreditasi lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi serta
    pengembangan pusat-pusat ilmu pengetahuan dan teknologi;
    e. koordinasi pengembangan peraturan perundang-undangan yang
    diperlukan untuk memacu perkembangan sistem ilmu pengetahuan dan
    teknologi nasional;
    f. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem iptek
    nasional;
    g. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek;
    h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai
    dengan bidang tugasnya.

    Pasal 67

    Deputi IV Menegristek membawahkan:
    a. Asisten Deputi Urusan Analisis Perkembangan Sistem Ilmu
    Pengetahuan dan Teknologi Nasional, yang selanjutnya disebut
    Asisten Deputi 1/IV;
    b. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Jaringan Kelembagaan, yang
    selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/IV;
    c. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Insentif, yang
    selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/IV;
    d. Asisten Deputi Urusan Akreditasi Lembaga dan Pengembangan
    Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut
    Asisten Deputi 4/IV;
    e. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Peraturan
    Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/IV.

    Pasal 68

    (1) Asisten Deputi 1/IV mempunyai tugas melaksanakan analisis dan
    koordinasi perkembangan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi
    nasional serta evaluasi faktor-faktor perkembangan yang
    mempengaruhinya.
    (2) Asisten Deputi 2/IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    dalam penelitian dan pengembangan, dunia pendidikan, serta
    lembaga masyarakat lain, untuk meningkatkan sinergi antara para
    pelaku riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
    (3) Asisten Deputi 3/IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    dalam pengembangan sistem insentif untuk mendorong perkembangan
    sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
    (4) Asisten Deputi 4/IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    dalam pengembangan sistem akreditasi lembaga ilmu pengetahuan dan
    teknologi dan pengembangan pusat-pusat ilmu pengetahuan dan
    teknologi.
    (5) Asisten Deputi 5/IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    dalam perumusan peraturan perundang-undangan serta pengembangan
    berbagai aspek hukum yang diperlukan untuk memacu perkembangan
    sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.


    Bagian Kedelapan
    Deputi V Menegristek

    Pasal 69

    Deputi V Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
    fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab
    kepada Menegristek.

    Pasal 70

    Deputi V Menegristek mempunyai tugas membantu Menegristek di bidang
    perumusan kebijakan pendayaguanan dan Pemasyarakatan ilmu
    pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat perekonomian nasional
    serta memajukan kehidupan masyarakat.

    Pasal 71

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
    Deputi V Menegristek menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pendayagunaan dan
    pemasyarkatan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan
    kebutuhan sektoral dan daerah, mekanisme pasar dan berbagai
    faktor yang mempengaruhi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi,
    pengembangan promosi dan pemasaran hasil riset, ilmu pengetahuan,
    dan teknologi , pendayagunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan
    Standarisasi, serta pengembangan jaringan informasi ilmu
    pengetahuan dan teknologi;
    b. koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan masyarkat,
    untuk meningkatkan pendayagunaan dan pemasyarkatan ilmu
    pengetahuan dan teknologi;
    c. evaluasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan
    pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai
    dengan bidang tugasnya.

    Pasal 72

    Deputi V Menegristek membawahkan:
    a. Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan
    Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/V;
    b. Asisten Deputi Urusan Analisis Mekanisme Difusi Ilmu
    Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten
    Deputi 2/V;
    c. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Ilmu
    Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten
    Deputi 3/V;
    d. Asisten Deputi Urusan Pendayagunaan Hak atas Kekayaan
    Intelektual dan Standarisasi, yang selanjutnya disebut Asisten
    Deputi 4/V;
    e. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Jaringan Infornasi, yang
    selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/V.

    Pasal 73

    (1) Asisten Deputi 1/V mempunyai tugas melaksanakan analisis dan
    koordinasi perkembangan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi
    untuk menunjang pembangunan sektoral dan daerah.
    (2) Asisten Deputi 2/V mempunyai tugas melaksanakan analisis dan
    koordinasi atas mekanisme pasar dan berbagai faktor yang
    mempengaruhi efektivitas difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
    (3) Asisten Deputi 3/V mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    dalam pengembangan program dan sistem kelembagaan untuk
    mempromosikan dan memasarkan hasil-hasil program riset, ilmu
    pengetahuan, dan teknologi.
    (4) Asisten Deputi 4/V mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    dalm pengembangan kebijakan dan kelembagaan riset, ilmu
    pengetahuan dan teknologi untuk mendorong perkembangan Hak atas
    Kekayaan Intelektual dan Standarisasi.
    (5) Asisten Deputi 5/V mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
    dalam pengembangan sistem jaringan informasi ilmu pengetahuan dan
    teknologi.

    Bagian Kesembilan
    Analis Kebijakan

    Pasal 74

    (1) Analis Kebijakan mempnyai tugas membantu Asisten Deputi
    dalam menyiapkan bahan perumusan dan kajian sesuai dengan bidang
    tugas Asisten Deputi masing-masing.
    (2) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Asisten Deputi
    dibantu oleh sebanyak-sebanyaknya 5 (lima).


    Bagian Kesepuluh
    Staf Ahli Menegristek

    Pasal 75

    Organisasi dan tata kerja Staf Ahli Menegristek akan ditetapkan
    tersendiri dengan Keputusan Menegristek setelah mendapatkan
    persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
    pendayagunaan aparatur negara.

    BAB III
    TATA KERJA

    Pasal 76

    Dalam melaksanakan tugas, Sesmenegristek, para Deputi Menegristek,
    para Staf Ahli Menegristek, para Kepala Biro, para Asisten Deputi
    Menegristek, serta pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip
    koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
    Kantor Menegristek maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas
    masing-masing.

    Pasal 77

    Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
    masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
    langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peratuaran
    perundang-undangan yang berlaku.

    Pasal 78

    Dalam melaksanakan tugas, Staf Menegristek mengadakan hubungan
    dengan lembaga/instansi kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan,
    baik secara resmi maupun tidak resmi sesuai dengan prosedur yang
    berlaku.

    Pasal 79

    Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Menegristek
    bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
    masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
    pelaksanaan tugas bawahan.

    Pasal 80

    Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
    petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
    menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

    Pasal 81

    Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
    bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun
    laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

    Pasal 82

    Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib
    disampaikan pula kepada pejabat-pejabat lain yang secara fungsional
    mempunyai hubungan kerja.

    Pasal 83

    Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat pimpinan dibantu oleh
    pejabat pimpinan bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan
    kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.


    BAB IV
    KETENTUAN LAIN-LAIN

    Pasal 84

    Perubahan atas rincian tugas, susunan organiasi, dan tata kerja
    menurut Keputusan Menegristek setelah mendapat persetujuan tertulis
    dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
    aparatur negara.


    BAB V
    PENUTUP

    Pasal 85

    Pelaksanaan Keputusan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Negara
    Riset dan Teknologi No. 357/M/Kp/X/1997 tentang Organisasi dan Tata
    Kerja Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi dinyatakan tetap
    berlaku, sepanjang belum diganti atau diadakan yang baru
    berdasarkan keputusan ini.

    Pasal 86

    Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini,
    maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No.
    357/M/Kp/X/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri
    Negara Riset dan Teknologi dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal 87

    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




    Ditetapkan : di Jakarta
    Pada tanggal : 10 Pebruari 2000


    MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,





    DR. Muhammad A.S. Hikam, MA


  • TULIS TANGGAPAN BARU :

    PERHATIAN : Semua data terminal yang mengakses otomatis dicatat sebagai arsip serta untuk kenyamanan bersama.

    judul :
    penulis : username :     password :
    isi :

    » kirim ke teman
    » versi cetak
    » berbagi ke Facebook
    » berbagi ke Twitter
    » markah halaman ini

  •  

    PERHATIAN : fisik@net berusaha memberikan informasi seakurat mungkin, namun tidak bisa menjamin tidak terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak. Segala akibat dari pemakaian sarana ini merupakan tanggung-jawab pemakai !
    - sejak 17 Agustus 2000 -
      Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2020 LIPI